PEKANBARU – Upaya Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis November 2026, inflasi tahunan atau year on year (YoY) Kota Pekanbaru pada Oktober 2026 tercatat sebesar 2,69 persen.
Angka tersebut menjadi yang terendah dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Riau. Bahkan, inflasi Pekanbaru berada di bawah angka inflasi Provinsi Riau sebesar 3,09 persen dan inflasi nasional yang mencapai 3,23 persen.
Sementara itu, inflasi bulanan atau month to month (MoM) Kota Pekanbaru pada Oktober 2026 tercatat sebesar 0,32 persen.
Capaian ini menjadi indikator positif atas upaya pengendalian inflasi yang dilakukan Pemko Pekanbaru. Namun, pemerintah kota tidak ingin berpuas diri. Berbagai langkah antisipasi terus diperkuat untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil dan daya beli masyarakat tidak tergerus kenaikan harga.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, melalui Kepala Bagian Ekonomi Setdako Pekanbaru, Boge Peni, menyampaikan bahwa tingkat inflasi Kota Pekanbaru saat ini masih berada dalam rentang toleransi yang telah ditetapkan pemerintah pusat.
“Masih terkendali dengan baik, dan masih dalam range toleransi plus minus 1 persen dari angka ideal 2,50 persen yang telah ditetapkan secara nasional,” kata Boge, Selasa (3/11/2026).
Meski demikian, Pemko Pekanbaru tetap mewaspadai pergerakan harga sejumlah komoditas pangan yang berpotensi memicu inflasi. Salah satu komoditas yang menjadi perhatian utama adalah cabai merah, yang berdasarkan data BPS memberikan kontribusi cukup besar terhadap inflasi daerah.
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemko Pekanbaru, Abdul Jamal, mengakui bahwa kenaikan harga cabai dalam beberapa pekan terakhir turut memengaruhi pergerakan inflasi di Kota Pekanbaru.
Kendati demikian, ia memastikan pemerintah kota terus melakukan intervensi agar kenaikan harga komoditas tersebut tidak semakin membebani masyarakat.
“Masih harga cabai yang mempengaruhi inflasi. Tapi masih terkendali lah inflasi kita. Beberapa minggu ini memang dipengaruhi oleh harga cabai naik. Intervensi terus kita lakukan,” terang Jamal.
Menurutnya, Wali Kota Agung Nugroho telah menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk bergerak cepat dan mengambil langkah konkret dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar program Pasar Murah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru. Program ini menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau sekaligus menjaga kestabilan harga di pasaran.
Selain itu, Pemko Pekanbaru turut mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sarana Pangan Madani (SPM) dalam menjaga ketersediaan pasokan cabai. Melalui BUMD tersebut, pemerintah berupaya mendatangkan cabai secara langsung dari daerah pemasok guna memastikan stok tetap tersedia dan distribusi ke pasar berjalan lancar.
Tidak hanya fokus pada ketersediaan barang, Pemko Pekanbaru juga memberikan dukungan biaya transportasi untuk menekan ongkos distribusi. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi beban biaya pengiriman sehingga harga jual cabai di tingkat konsumen dapat lebih terkendali.
Berbagai langkah tersebut menunjukkan komitmen Pemko Pekanbaru dalam mengendalikan inflasi melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta intervensi langsung terhadap harga komoditas pangan yang mengalami kenaikan.
Dengan inflasi tahunan yang menjadi terendah di Provinsi Riau, Pemko Pekanbaru berharap stabilitas harga dapat terus dipertahankan. Sinergi lintas OPD, optimalisasi peran BUMD, serta pelaksanaan program intervensi pasar akan terus diperkuat agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Bagi Pemko Pekanbaru, pengendalian inflasi bukan sekadar menjaga angka statistik, tetapi juga memastikan stabilitas ekonomi daerah dan melindungi daya beli masyarakat.(Adv)













