ROKAN HILIR – Persoalan dugaan ijazah SMEA atau SMK yang digunakan Bupati Rokan Hilir, Bistamam, kembali menjadi perhatian publik. Muhajirin Siringo Ringo, yang selama ini menyampaikan laporan terkait dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum (APH), kini melontarkan tantangan terbuka kepada orang nomor satu di Kabupaten Rokan Hilir itu untuk melakukan sumpah mubahalah.
Muhajirin secara terbuka menantang Bistamam agar bersedia melakukan sumpah mubahalah apabila benar ijazah SMEA atau SMK yang digunakannya memang asli dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Muhajirin, tantangan tersebut merupakan bentuk keseriusannya dalam mendorong keterbukaan sekaligus memberikan kejelasan kepada masyarakat atas persoalan yang hingga kini menjadi perhatian publik.
“Saya menantang Bupati Rokan Hilir, Bistamam, untuk melakukan sumpah mubahalah. Kalau memang ijazah SMEA atau SMK beliau benar-benar asli, apa yang perlu ditakutkan untuk menyatakan kebenaran di hadapan Allah SWT?” tegas Muhajirin.
Mengenal Mubahalah, Bukan Sumpah Biasa
Sebagai informasi, mubahalah merupakan istilah dalam ajaran Islam yang merujuk pada doa atau sumpah bersama antara dua pihak yang berselisih mengenai suatu kebenaran, dengan sama-sama memohon kepada Allah SWT agar laknat-Nya ditimpakan kepada pihak yang berdusta.
Mubahalah memiliki landasan dalam Al-Qur’an, tepatnya Surah Ali Imran ayat 61. Ayat tersebut menjelaskan peristiwa ketika Rasulullah SAW menghadapi perdebatan dengan delegasi Nasrani Najran mengenai Nabi Isa AS.
Dalam ajaran Islam, mubahalah bukanlah perkara yang dapat dilakukan secara sembarangan. Sebab, tindakan tersebut menyangkut keyakinan, kejujuran, serta pertanggungjawaban manusia di hadapan Allah SWT.
Karena itu, mubahalah dipandang sebagai langkah yang sangat serius dan bukan sekadar sumpah biasa untuk memenangkan perdebatan.
Meski demikian, mubahalah tidak menggantikan proses pembuktian hukum. Persoalan keaslian ijazah tetap harus diuji melalui pemeriksaan dokumen, keterangan lembaga pendidikan terkait, serta mekanisme hukum yang berlaku.
Muhajirin menilai, sebagai seorang yang telah menunaikan ibadah haji dan memahami ajaran agama, Bistamam tentu memahami makna sumpah serta konsekuensi moral dan spiritual dari sebuah pernyataan yang membawa nama Allah SWT.
“Beliau seorang Haji, tentu memahami agama. Kalau memang yakin ijazah SMEA atau SMK itu asli, saya berharap beliau bersedia memenuhi tantangan ini. Ini bukan sekadar persoalan saling membantah, tetapi menyangkut kejujuran dan tanggung jawab moral,” ujarnya.
Muhajirin juga mengajak masyarakat Kabupaten Rokan Hilir untuk mencermati persoalan tersebut dan menyampaikan aspirasi secara terbuka, damai, serta tidak terprovokasi.
Ia menyebut, masyarakat berhak mendapatkan kejelasan mengenai latar belakang pendidikan seorang pejabat publik, terlebih ketika muncul dugaan yang telah menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat.
“Saya mengajak masyarakat Rokan Hilir untuk sama-sama meminta Bupati Bistamam memberikan kejelasan. Jika memang benar ijazahnya asli, mari tunjukkan melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya juga menyampaikan tantangan sumpah mubahalah ini sebagai bentuk keseriusan saya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Muhajirin menegaskan bahwa persoalan dugaan ijazah tersebut tidak boleh berhenti pada perdebatan di ruang publik. Menurutnya, pembuktian keaslian dokumen pendidikan tetap harus dilakukan melalui mekanisme resmi dan pemeriksaan oleh pihak berwenang.
Ia berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian atas laporan dan bukti-bukti yang telah disampaikannya.
“Jangan sampai masyarakat terus bertanya-tanya. Kita ingin persoalan ini terang benderang. Kalau asli, buktikan bahwa asli. Kalau ada persoalan, biarkan aparat penegak hukum mengungkapnya berdasarkan fakta dan ketentuan hukum,” tutup Muhajirin.
Sementara itu, Bupati Rokan Hilir, Bistamam, maupun putrinya, Karmila Sari yang merupakan anggota DPR RI, saat dikonfirmasi Wartawan MimbarRiau.com terkait tantangan sumpah mubahalah tersebut, hingga berita ini diterbitkan belum bersedia memberikan komentar. **
