JAMBI – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jambi hingga 30 September 2026 terus diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, memperkuat perlindungan sosial, serta mendorong pertumbuhan sektor produktif.
Hingga September 2026, realisasi pendapatan negara dan hibah di Provinsi Jambi mencapai Rp6.538,56 miliar atau 71,12 persen dari target. Capaian tersebut tumbuh 53 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari sektor perpajakan, penerimaan pajak neto mencapai Rp5.420,55 miliar atau tumbuh 70,14 persen secara tahunan. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp405,87 miliar atau 136,07 persen dari target.”Disampaikan Pada Kamis (05/11/2026).
Untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasinya mencapai Rp807,81 miliar atau tumbuh 7,47 persen. Kontribusi terbesar berasal dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU), terutama jasa pelayanan pendidikan dan rumah sakit.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara hingga September 2026 mencapai Rp15.176,81 miliar. Belanja Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga mencapai Rp5.486,68 miliar atau 68,82 persen dari pagu.
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp9.684,42 miliar atau 82,93 persen dari target. Kabupaten Batanghari tercatat sebagai daerah dengan persentase realisasi TKD tertinggi, yakni 85,90 persen.
Dukungan terhadap sektor usaha juga terus dilakukan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Hingga September 2026, penyaluran KUR di Jambi mencapai Rp6.584,10 miliar kepada 67.215 debitur atau 121,60 persen dari target.
Sementara penyaluran UMi mencapai Rp278,67 miliar kepada 34.838 debitur, tumbuh 24,75 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dapat berdampak terhadap kesehatan, lingkungan, serta aktivitas ekonomi masyarakat.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jambi, Adnan Wimbyarto, mengatakan pengelolaan APBN akan terus dioptimalkan agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, pengelolaan keuangan negara bukan hanya berkaitan dengan angka, tetapi bagaimana setiap rupiah uang negara dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Memasuki momentum Hari Oeang Republik Indonesia ke-80, pengelolaan APBN diharapkan semakin memperkuat kemandirian ekonomi, meningkatkan daya saing, serta mendorong pemerataan kesejahteraan di Provinsi Jambi.
(ROBY HABLY)
