KAMPAR, 7 Juli 2026 – Pelaksanaan awal tahun ajaran baru 2026/2027 menyisakan kisah pilu bagi warga tempatan. Seorang orang tahu murid bernama Nando, tak mampu menyembunyikan rasa pusing dan kecewanya saat menceritakan nasib pendidikan anaknya, Marpel Gulo, yang terkatung-katung akibat kendala kuota sistem Dapodik.
Saat ditemui oleh awak media pada Selasa (7/7/2026), Nando mengungkapkan bahwa kendala terbesar yang dihadapinya saat ini adalah masalah biaya transportasi dan efisiensi waktu untuk anak-anaknya.
“Saya ini rakyat kecil, Bos. Alasan saya memperjuangkan anak saya, Marpel Gulo, agar bisa masuk ke sekolah ini karena lokasinya satu arah dan berdekatan dengan SMP Negeri 4, tempat adiknya sekolah. Kalau Marpel terpaksa dilempar ke sekolah lain yang jauh, hancur ongkos dan waktu saya untuk antar-jemput anak-anak. Berlawanan arah semua, pusing saya memikirkannya,” keluh Nando dengan nada lemas kepada wartawan.
Lebih jauh, Nando membeberkan bahwa komitmen ini sebenarnya sudah terbangun jauh-jauh hari sebelum anaknya lulus dari SMP Negeri 6. Kepala Sekolah, Pak Agus, secara langsung pernah meminta Nando untuk memasukkan Marpel Gulo ke sekolah tersebut setelah lulus nanti. Namun, saat Nando ingin menindaklanjuti arahan tersebut, ia terkendala karena Pak Agus dilaporkan sedang dalam kondisi sakit dan tidak bisa ditemui, hingga akhirnya urusan ini dialihkan ke tingkat yayasan.
Di tingkat yayasan, Nando mengaku sempat menjumpai Ketua Yayasan sekolah, Pak Muhammad, S.Pd., untuk mengonsultasikan masalah jalur kedaruratan transportasi tersebut. Dalam pertemuan itu, Nando menyebut sudah ada angin segar karena Ketua Yayasan sempat menyanggupi secara lisan untuk membantu mengusahakan satu orang anaknya ini saja agar bisa masuk.
Namun, harapan Nando seketika pupus ketika proses pembelajaran sudah dimulai. Pihak manajemen sekolah mendadak membatalkan komitmen tersebut dengan alasan teknis, di mana jumlah siswa per kelas di sistem Dapodik sudah penuh mentok di angka 40 orang per lokal dan sistem pusat otomatis mengunci data siswa baru jika dipaksakan. Staf atau operator sekolah mengirim pesan yang menyatakan data Marpel Gulo tidak akan terbaca di Dapodik lagi.
Ironisnya, saat Nando kembali menagih komitmen tersebut, Ketua Yayasan Pak Muhammad, S.Pd. justru terkesan melempar tanggung jawab birokrasi ke bawahannya yang sedang sakit. Melalui pesan tertulisnya, beliau berdalih bahwa kebijakan mengenai slot kosong dan proses pembelajaran bukan lagi wewenangnya, melainkan kebijakan penuh dari Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Pak Agus.
“Beliau menyuruh saya mendatangi Pak Agus secara mandiri, padahal beliau tahu Pak Agus sedang sakit. Sikap saling lempar tanggung jawab di internal sekolah dan yayasan ini dinilai sangat mengecewakan dan terkesan mempermainkan harapan kami selaku orang tua murid,” tambah Nando dengan nada kecewa.
Nando menegaskan, dirinya sama sekali tidak berniat merusak sistem di sekolah, bahkan ia siap jika Marpel Gulo hanya diizinkan ikut belajar secara fisik dulu di dalam kelas sambil menunggu ada kebijakan penyesuaian kelas baru oleh pihak manajemen sekolah agar sistem Dapodiknya aman.
Hingga berita ini dinaikkan, baik Ketua Yayasan Pak Muhammad, S.Pd., maupun pihak Kepala Sekolah/Wakasek Pak Agus, belum memberikan keterangan atau solusi konkret terkait keluhan warga tempatan yang terjepit masalah transportasi dan kepastian kuota belajar untuk ananda Marpel Gulo ini.
