JAMBI – Zulherizal resmi dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jambi menggantikan Mardiyanto Arif Rakhmadi. Prosesi pengukuhan berlangsung di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Pada Selasa (23/06/2026) pagi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Jambi, para Bupati/Wali Kota, pimpinan instansi vertikal, jajaran pejabat BPKP Provinsi Jambi, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan BPKP dalam mengawal penggunaan keuangan daerah agar benar-benar memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Menurut Al Haris, keberadaan BPKP memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan dan audit, BPKP juga menjadi mitra pemerintah dalam memberikan kajian serta rekomendasi terhadap berbagai kebijakan pembangunan.
“BPKP bukan hanya melakukan audit, tetapi juga memberikan kajian dan rekomendasi dalam mengambil kebijakan. Peran ini sangat penting bagi pemerintah daerah,” ujar Al Haris.
Ia menyebutkan, jabatan Kepala BPKP memiliki kedudukan penting secara nasional sehingga menunjukkan besarnya tanggung jawab lembaga tersebut dalam mengawal tata kelola pemerintahan dan keuangan negara.
“Kita perlu merapatkan barisan mengawal program pusat di daerah agar tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta tidak menimbulkan kerugian negara. Keuangan yang masuk di Jambi ini tugas kita untuk mengawalnya,” ungkapnya.
Al Haris juga menjelaskan bahwa selama ini Pemerintah Provinsi Jambi kerap meminta masukan dan kajian dari BPKP sebelum mengambil sejumlah keputusan strategis.
“Saya sering meminta BPKP untuk mengkaji apakah suatu kebijakan bisa diterapkan di daerah. BPKP membantu menilai, menganalisa, dan memberikan bahan sebelum saya mengambil keputusan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gubernur meminta pemerintah daerah bersama BPKP bergerak cepat apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, langkah cepat diperlukan agar potensi kerugian negara dapat dicegah lebih awal.
“Kita harus cepat mengambil langkah kalau ada indikasi penyimpangan agar tidak banyak kerugian. Silahkan audit cepat apabila ada informasi dari media, agar bisa segera dibenahi,” tegas Al Haris.
Ia juga mengimbau kepada para Bupati dan Wali Kota di Provinsi Jambi untuk tidak ragu meminta kajian kepada BPKP apabila menghadapi kendala dalam menentukan kebijakan strategis di daerah.
Al Haris berharap ke depan seluruh pihak dapat bekerja bersama mengawal keuangan negara sehingga penggunaannya benar-benar maksimal dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kita semua bekerja dengan sungguh-sungguh, bagaimana mengawal keuangan negara agar dimaksimalkan sebaik-baiknya supaya rakyat merasakan manfaatnya. Walaupun kondisi dunia tidak mudah, kita berusaha agar Jambi tetap stabil, ekonomi berjalan baik, dan pembangunan terus berlangsung,” pungkasnya.
(Roby Hably)
Zulherizal Dikukuhkan Sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi, Dorong Penguatan Pengawasan Keuangan Daerah
