KAMPAR – Pelaksana Tugas (PLT) Camat Kampar Kiri, Sri Nuryani S.ST, didampingi jajaran melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah desa, termasuk Desa Tanjung Harapan, Kabupaten Kampar. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kepala Desa, Saripuddin S.Pd.I., Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perangkat desa. Namun, situasi di lokasi justru memunculkan sejumlah temuan ironis yang mencoreng wajah pemerintahan desa.
Dalam peninjauan tersebut, ditemukan fakta bahwa Sekretaris Desa (Sekdes) beserta staf tidak berada di tempat meski masih dalam jam operasional pelayanan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ketidakhadiran ini bukan kali pertama terjadi dan menjadi keluhan masyarakat karena pelayanan administrasi sering terbengkalai.
Selain masalah kedisiplinan, kondisi fisik kantor juga sangat memprihatinkan. Tiang bendera di halaman terlihat kosong tanpa adanya bendera Merah Putih, sementara sampah berserakan di mana-mana.
“Sangat disayangkan, kami melihat sampah berserakan di sekeliling kantor desa. Padahal, kantor desa adalah wajah pemerintahan yang harusnya terjaga kebersihannya, nyaman, dan layak sebagai tempat pelayanan publik,” tegas Sri Nuryani.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Tanjung Harapan, Saripuddin S.Pd.I., mengakui kondisi tersebut dan menyatakan kesiapannya melakukan perbaikan menyeluruh serta menegakkan disiplin kerja.
“Kami sepakat dan berkomitmen akan lebih mendisiplinkan kinerja Sekretaris Desa beserta staf. Ke depannya, kami akan melakukan evaluasi sesuai peraturan yang berlaku demi memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BPD menilai kunjungan ini sangat positif dan menjadi masukan berharga untuk melihat kekurangan selama ini. “Kami dari BPD juga akan mendukung penuh upaya penegakan disiplin,” ungkapnya.
Kondisi ini pun menuai kritik pedas dari warga. Mereka mengaku sering kesulitan mengurus surat-menyurat karena kantor sering kosong dan merasa tidak nyaman dengan lingkungan yang kotor. Warga juga menyesalkan ketiadaan bendera Merah Putih yang dinilai menunjukkan kurangnya rasa cinta tanah air. Namun di sisi lain, kepedulian PLT Camat turun langsung mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat.
Menanggapi pemberitaan tersebut, Sekretaris Desa Tanjung Harapan akhirnya angkat bicara memberikan klarifikasi, Sabtu (02/05/2026). Menurutnya, tuduhan mangkir dari tugas perlu diluruskan terkait jadwal dinas.
“Mohon diluruskan, pada hari Camat berkunjung, itu bukan hari piket saya. Jadwal piket saya kan di hari Rabu. Jadi, tidak benar jika dikatakan saya mangkir atau tidak disiplin pada hari tersebut,” tegasnya.
Terkait keberadaannya saat kejadian, Sekdes mengakui paginya sempat hadir sebentar di kantor, namun setelah itu pergi ke kebun kelapa sawit miliknya untuk memanen.
“Saya lanjut ke kebun untuk memanen sawit. Ini dilakukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, mengingat sampai saat ini gaji kami belum cair karena anggaran belum keluar,” ungkapnya.
Ia menegaskan, hal tersebut dilakukan bukan mengabaikan tugas, melainkan upaya bertahan hidup sementara menunggu pencairan anggaran.
Terpisah, M. Hasbi, Tokoh Muda di Kampar Kiri, menanggapi dinamika ini dengan kritis. Menurutnya, setiap pemangku jabatan wajib memahami benar Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing.
“Harus disadari bersama bahwa kantor desa itu adalah pusat pelayanan dan pemerintahan, bukan sekadar tempat bertemu sesaat. Standar pelayanan dan kedisiplinan harus diutamakan di atas kepentingan pribadi,” ujar Hasbi.
Lebih jauh, Hasbi menyoroti lemahnya pengawasan. Ia menilai Camat selaku atasan dan BPD selaku badan pengawas harus mengambil peran lebih tegas.
“Kalian itu digaji negara, jadi wajib mempertanggungjawabkan itu. Di instansi mungkin bisa mengolah data pertanggungjawaban anggaran, tapi ingatlah, di mata Tuhan, itu takkan bisa kalian olah,” tandasnya.
Saat ini, publik menuntut kejelasan. Masyarakat meminta agar seluruh pihak segera memberikan penjelasan secara terbuka untuk memulihkan kepercayaan terhadap pemerintahan desa.
