PEKANBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mulai mendorong penguatan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai upaya meningkatkan efektivitas penegakan peraturan daerah (Perda) serta menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menilai penguatan Satpol PP perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari komposisi keanggotaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga pembekalan kemampuan personel dalam menjalankan tugas di lapangan.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah mendorong penambahan personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperkuat struktur dan kapasitas Satpol PP Kota Pekanbaru.
Hal tersebut disampaikan Agung, Sabtu (7/11/2026). Ia mengungkapkan bahwa komposisi personel Satpol PP Pekanbaru saat ini masih didominasi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Karena itu, diperlukan penguatan melalui penambahan personel ASN agar pelaksanaan tugas dan fungsi satuan penegak Perda tersebut semakin optimal.
“Kami akan mendorong penguatan Satpol PP. Tidak hanya dari PPPK, tetapi personel dari ASN juga akan kami tambah dan dorong untuk memperkuat satuan ini,” ujar Agung.
Menurutnya, kondisi tersebut akan menjadi salah satu bahan evaluasi sekaligus usulan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan Satpol PP, sehingga mampu menjalankan tugas secara lebih maksimal dalam menghadapi berbagai tantangan ketertiban umum di perkotaan.
Agung menegaskan, keberadaan Satpol PP memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tidak hanya bertugas melakukan penertiban, Satpol PP juga menjadi ujung tombak pemerintah dalam memastikan berbagai peraturan daerah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Namun, ia mengingatkan bahwa kekuatan sebuah institusi tidak semata-mata diukur dari jumlah personelnya. Kualitas, kedisiplinan, kesiapan mental, serta profesionalisme anggota juga harus menjadi perhatian utama.
Untuk itu, Pemko Pekanbaru berencana melanjutkan program pelatihan dasar bagi personel Satpol PP. Pembekalan tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman anggota terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi), sekaligus membangun kemampuan dalam menghadapi berbagai situasi dan persoalan di lapangan.
“Peningkatan kapasitas anggota sangat penting. Supaya pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah dapat berjalan lebih optimal,” jelasnya.
Di sisi lain, Agung juga menekankan pentingnya perubahan pola pendekatan dalam pelaksanaan tugas penertiban. Ia mengingatkan agar seluruh anggota Satpol PP tidak hanya mengedepankan ketegasan, tetapi juga mengutamakan sikap profesional, persuasif, dan humanis ketika berhadapan langsung dengan masyarakat.
Sejalan dengan arahan Kemendagri, pendekatan yang manusiawi harus menjadi bagian penting dalam setiap kegiatan penegakan aturan. Menurutnya, ketegasan dalam menjalankan Perda tidak harus diwujudkan melalui tindakan yang berlebihan, melainkan dapat dilakukan dengan komunikasi yang baik, sikap santun, serta tetap berpegang pada ketentuan hukum.
Penertiban yang dilakukan pemerintah juga harus mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, tujuan penegakan aturan dapat tercapai tanpa menimbulkan gesekan maupun konflik yang tidak diperlukan.
Bagi Agung, Satpol PP harus mampu menjadi institusi yang tidak hanya disegani karena kewenangannya, tetapi juga dihormati masyarakat karena sikap dan profesionalismenya dalam menjalankan tugas.
Melalui penambahan personel ASN, peningkatan kualitas SDM, pelatihan berkelanjutan, serta penerapan pola penertiban yang humanis, Pemko Pekanbaru berharap Satpol PP semakin kuat dan profesional.
Penguatan tersebut diharapkan mampu menjadikan Satpol PP sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah, serta menciptakan suasana Kota Pekanbaru yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.(Adv)
