PELALAWAN, RIAU – Dugaan praktik penimbunan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di Kabupaten Pelalawan kembali menjadi sorotan. Setelah Polda Riau melakukan penindakan terhadap sebuah gudang yang diduga menjadi lokasi penimbunan solar subsidi di kawasan KM 7 Jalan Road RAPP, Pangkalan Kerinci, Sabtu (14/11/2026) sekitar pukul 04.00 WIB, sejumlah informasi mengenai dugaan aktivitas serupa di sepanjang Jalan Koridor RAPP kembali mencuat.
Penindakan tersebut mengingatkan publik pada pemberitaan investigasi sebelumnya yang diterbitkan pada 15 Juli 2026. Saat itu, tim investigasi media menemukan sebuah bangunan berpagar seng merah di kawasan Jalan Tanah Koridor RAPP, dekat Pangkat, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, yang diduga digunakan sebagai lokasi penyimpanan maupun aktivitas distribusi BBM.
Dalam pemantauan lapangan kala itu, terlihat sejumlah kendaraan keluar masuk area bangunan, termasuk satu unit truk tangki berwarna biru putih dan beberapa kendaraan jenis colt diesel. Temuan tersebut telah menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas kegiatan operasional di lokasi.
Kini, setelah adanya penindakan Polda Riau di KM 7, informasi mengenai dugaan jaringan penimbunan solar subsidi di wilayah tersebut kembali menjadi perhatian.
Nama Wak Anok, Imam dan Rahmad Kembali Disebut
Berdasarkan keterangan narasumber yang dihimpun media ini, nama seorang pria yang dikenal dengan sebutan Wak Anok atau lebih dikenal sebagai Wak Kasno kembali disebut dalam dugaan aktivitas penimbunan dan distribusi solar subsidi di sepanjang Jalan Koridor RAPP.
Narasumber juga menyebut dua nama, yakni Imam dan Rahmad, yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas maupun koordinasi kegiatan tersebut.
Bahkan, menurut informasi yang diterima redaksi, beberapa bulan lalu Wak Anok disebut pernah memberikan pengakuan bahwa gudang-gudang BBM ilegal di sepanjang Jalan Koridor RAPP, mulai dari KM 1 hingga KM 8, berada dalam kepemilikan atau koordinasinya bersama Imam dan Rahmad.
Pernyataan tersebut menjadi informasi penting yang perlu diklarifikasi dan ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Namun, hingga berita ini disusun, media belum memperoleh dokumen maupun keterangan resmi dari aparat yang membuktikan kepemilikan, pengelolaan, atau keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam tindak pidana BBM.
Penindakan di KM 7 Jangan Berhenti pada Barang Bukti
Dalam penindakan pada Sabtu dini hari (14/11/2026), Polda Riau dikabarkan mengamankan dua unit kendaraan, yakni satu unit Mitsubishi Strada dan satu unit Mitsubishi L300 dengan nomor polisi BM 8702 RD, serta sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penimbunan BBM, berupa jeriken, drum, dan selang.
Informasi dari sumber lapangan menyebutkan bahwa barang bukti tersebut dititipkan di Polres Pelalawan untuk proses penanganan lebih lanjut. Sumber juga menyebut nama seorang petugas piket malam bernama Wahyu Siregar sebagai pihak yang menerima penitipan barang bukti tersebut.
Seluruh informasi mengenai penindakan dan administrasi penitipan barang bukti tersebut masih perlu dikonfirmasi secara resmi kepada Polda Riau maupun Polres Pelalawan.
Masyarakat berharap penindakan di KM 7 tidak hanya berhenti pada pengamanan kendaraan dan perlengkapan, tetapi juga dilanjutkan dengan penelusuran asal-usul BBM, jalur distribusi, pihak pemasok, penerima, serta dugaan jaringan yang mungkin berkaitan dengan lokasi-lokasi lain.
Kapolres Pelalawan Diminta Menelusuri Dugaan Aktivitas di KM 1 hingga KM 8
Sorotan publik juga tertuju kepada Kapolres Pelalawan saat ini, AKBP Ahmad Nur Ari, S.Sos., S.I.K., M.H. Sebelumnya, pemberitaan mengenai dugaan aktivitas gudang BBM di wilayah tersebut telah mengemuka ketika Kapolres Pelalawan dijabat AKBP John Louis Letedara, S.I.K.
Pergantian kepemimpinan di tubuh Polres Pelalawan diharapkan menjadi momentum untuk menindaklanjuti berbagai informasi dan laporan masyarakat yang selama ini berkembang.
Aparat kepolisian diharapkan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan gudang penyimpanan solar subsidi di sepanjang Jalan Koridor RAPP, khususnya dari KM 1 hingga KM 8, termasuk menelusuri dugaan keterkaitan nama Wak Anok atau Wak Kasno, Imam, dan Rahmad.
Pemeriksaan juga perlu diarahkan pada legalitas tempat penyimpanan, sumber perolehan BBM, dokumen pengangkutan, perizinan usaha, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Kapolda Riau Diminta Mengusut Tuntas, Bukan Hanya Satu Lokasi
Masyarakat meminta Kapolda Riau, Irjen Pol Arman Achdiat, S.I.K., M.Si., agar memastikan penegakan hukum berjalan secara menyeluruh, profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih.
Penindakan terhadap satu lokasi seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengungkap apabila memang terdapat jaringan distribusi BBM subsidi yang melibatkan lebih dari satu tempat maupun pihak.
Setiap informasi mengenai lokasi lain dan nama-nama yang disebut narasumber harus diverifikasi melalui penyelidikan serta alat bukti yang sah. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan rumor atau keterangan sepihak.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi memiliki ketentuan perizinan dan pengawasan. Dugaan penyalahgunaan pengangkutan maupun niaga BBM bersubsidi juga dapat diproses sesuai ketentuan hukum apabila unsur pidananya terpenuhi.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi resmi dari Kapolda Riau, Kapolres Pelalawan AKBP Ahmad Nur Ari Melalui Kasat Reskrim Namun bungkam, serta pihak-pihak yang namanya disebut dalam pemberitaan ini, termasuk Wak Anok atau Wak Kasno, Imam, dan Rahmad.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak terkait demi menjaga keberimbangan serta memenuhi prinsip jurnalistik.
Publik kini menunggu: apakah penindakan di KM 7 akan menjadi awal pengungkapan dugaan jaringan penimbunan solar subsidi di sepanjang Jalan Koridor RAPP, atau justru berhenti pada satu lokasi saja?
