TEBO – Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial EW yang sebelumnya tersandung kasus hukum yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan (DLH-Hub) Kabupaten Tebo, Jambi, setelah ajukan restorative justice (RJ), EW dikenakan sanksi disiplin setelah dinyatakan melakukan pelanggaran disiplin berupa tidak masuk kerja selama 19 hari.
Selain sanksi disiplin, EW juga dikenakan pemotongan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar 25 persen. Sanksi tersebut diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tebo.
Kepala Dinas LH-Hub Kabupaten Tebo melalui Kepala Bidang Lalu Lintas (Lalin), Maizar, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan proses pemeriksaan terhadap EW sesuai dengan permintaan dari BKPSDM Kabupaten Tebo.
Menurut Maizar, pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah ditindaklanjuti melalui surat balasan kepada BKPSDM Tebo.
“Untuk persoalan EW, prosesnya sudah kita lakukan BAP sesuai dengan permintaan dari BKPSDM. Surat tersebut juga sudah kita balas berdasarkan hasil pemeriksaan,” ujar Maizar.
Maizar menjelaskan, berdasarkan ketentuan disiplin ASN, ketidakhadiran selama 19 hari tersebut masuk dalam kategori pelanggaran disiplin tingkat sedang. Atas pelanggaran tersebut, diberikan rekomendasi berupa pemotongan TPP.
Lebih lanjut, Maizar menyebutkan bahwa besaran pemotongan TPP yang dikenakan kepada EW adalah sebesar 25 persen.
Sementara itu, untuk gaji pokok EW disebut telah dipulihkan dan yang bersangkutan saat ini sudah kembali masuk dan menjalankan aktivitasnya di kantor.
Terkait persoalan hukum pidana yang sebelumnya dikaitkan dengan EW, Maizar mengatakan bahwa perkara tersebut tidak menjadi bagian dari rekomendasi sanksi disiplin yang diberikan pihaknya.
“Kalau untuk persoalan pidana umum, itu tidak masuk dalam rekomendasi kami karena merupakan kasus hukum pidana murni. Namun, sudah kami sampaikan kepada BKPSDM bahwa yang bersangkutan sudah melakukan restorative justice (RJ),” jelas Maizar.
Dengan demikian, sanksi yang diterapkan terhadap EW dalam konteks kedinasan berkaitan dengan pelanggaran disiplin kehadiran, sementara persoalan hukum pidana menjadi ranah tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.
(ROBY HABLY)
ASN KABUPATEN TEBO EW TERSANDUNG KASUS HUKUM, SETELAH RJ, EW DIKENAKAN SANKSI TPP SESUAI BKPSDM













