KAMPAR — Aktivitas pertambangan galian C di kawasan KM 13, Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, menjadi sorotan. Aktivitas yang menggunakan sejumlah alat berat tersebut diduga beroperasi tanpa kejelasan legalitas perizinan dan pengawasan yang memadai dari instansi terkait. Kamis 24 September 2026.
Berdasarkan pantauan dan dokumentasi awak media di lapangan, aktivitas penggalian berlangsung menggunakan alat berat dalam jumlah cukup banyak. Sedikitnya terdapat sekitar delapan unit alat berat berbagai merek, di antaranya Sany, Komatsu, Hitachi dan LiuGong, Caterpillar yang terlihat beraktivitas di kawasan tersebut.
Skala kegiatan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah aktivitas yang berlangsung hanya bersifat kecil atau telah masuk dalam kegiatan pertambangan dengan skala cukup besar.
Kondisi kawasan juga terlihat mengalami perubahan cukup signifikan. Area yang sebelumnya berupa perbukitan tampak dikeruk hingga membentuk cekungan atau kubangan dengan kedalaman tertentu.
Diduga Tanpa Plang dan Kejelasan Legalitas
Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah tidak terlihatnya informasi yang secara terbuka menjelaskan identitas badan usaha maupun legalitas kegiatan pertambangan di lokasi yang dipantau awak media.
Apabila kegiatan tersebut memang memiliki izin, pemerintah dan pengelola perlu menjelaskan jenis perizinan yang dimiliki, wilayah izin, komoditas yang ditambang, serta batas dan luasan wilayah operasionalnya.
Regulasi pertambangan saat ini mengatur berbagai bentuk perizinan, termasuk IUP, SIPB, IPR serta izin terkait pengangkutan dan penjualan. PP Nomor 96 Tahun 2021, yang telah mengalami perubahan, juga mengatur perizinan, penggunaan jalan pertambangan, penggunaan tanah, pengawasan hingga sanksi administratif.
Karena itu, status legal atau ilegalnya aktivitas di KM 13 tersebut semestinya dapat dipastikan melalui pemeriksaan dokumen dan pengecekan langsung oleh instansi yang berwenang.
K3 Pekerja Turut Dipertanyakan
Selain legalitas, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga menjadi perhatian.
Dari pantauan awak media, sejumlah pekerja yang berada di sekitar aktivitas alat berat disebut tidak terlihat menggunakan perlengkapan keselamatan kerja secara lengkap, seperti helm keselamatan maupun rompi keselamatan.
Dalam kegiatan pertambangan, aspek keselamatan bukan persoalan sepele. Ketentuan teknis keselamatan pertambangan mengatur penggunaan alat pelindung diri sesuai jenis, sifat dan bahaya pekerjaan serta bagi orang yang memasuki wilayah usaha pertambangan.
Selain itu, pekerja yang bekerja pada pemberi kerja dengan menerima upah pada prinsipnya wajib mendapatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. UU Nomor 24 Tahun 2011 mengatur kewajiban kepesertaan jaminan sosial dan kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya.
Karena itu, aparat dan instansi terkait patut memastikan apakah pekerja di lokasi tersebut telah mendapatkan perlindungan keselamatan kerja dan jaminan sosial sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Material Tambang Diduga Mengotori Jalan Umum
Persoalan lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah aktivitas kendaraan pengangkut material dari lokasi tambang menuju jalan umum.
Jika kendaraan pengangkut keluar dari kawasan pertambangan dalam kondisi membawa tanah atau material yang kemudian tercecer hingga menumpuk di jalan umum, kondisi tersebut berpotensi mengganggu pengguna jalan serta meningkatkan risiko kecelakaan.
Ketentuan pertambangan sendiri mengatur penggunaan jalan pertambangan. UU Nomor 3 Tahun 2020 menyebut pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan pertambangan, sementara penggunaan jalan umum untuk kepentingan pertambangan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Maka, persoalan kebersihan jalan, keselamatan pengguna jalan dan tata kelola kendaraan pengangkut material juga layak diperiksa oleh pihak berwenang.
Kawasan KM 13 Karya Indah selama ini disebut-sebut oleh masyarakat sebagai salah satu titik yang banyak terdapat aktivitas galian C, bahkan dijuluki sebagai “surganya galian C” di Kabupaten Kampar.
Dalam informasi yang dihimpun awak media, sejumlah nama yang disebut berkaitan dengan aktivitas di kawasan tersebut antara lain Imam, Edi Purnomo, Anto, Uul dan Nando, serta beberapa nama lainnya.
Namun demikian, penyebutan nama tersebut belum dapat dimaknai sebagai bukti keterlibatan atau kepemilikan usaha pertambangan. Awak media masih membutuhkan konfirmasi langsung dari masing-masing pihak mengenai status dan hubungan mereka dengan aktivitas pertambangan di kawasan tersebut.
Polres Kampar Diminta Turun Tangan
Atas temuan tersebut, awak media telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Polres Kampar untuk memperoleh informasi apakah aktivitas galian C di KM 13 Karya Indah tersebut memiliki legalitas atau tidak.
Jika ternyata kegiatan tersebut tidak memiliki perizinan yang dipersyaratkan, aparat penegak hukum bersama instansi teknis terkait diharapkan segera melakukan pemeriksaan dan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum.
Sebaliknya, apabila kegiatan tersebut ternyata legal, pihak berwenang diharapkan dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai izin yang dimiliki, pemegang izin, luas wilayah, komoditas yang ditambang, serta kepatuhan terhadap ketentuan K3 dan penggunaan jalan umum.
Jangan sampai aktivitas pertambangan berskala besar berlangsung di depan mata, sementara status legalitas, keselamatan pekerja, dampak lingkungan dan dampaknya terhadap pengguna jalan justru tidak jelas.
Pertanyaannya sederhana: jika memang legal, apa izin dan dasar operasionalnya? Jika tidak memiliki izin, mengapa aktivitas tersebut dapat terus berlangsung?
Jawaban atas pertanyaan tersebut kini berada pada instansi berwenang dan pihak-pihak yang disebut dalam informasi ini.(Adr)
