ROKAN HILIR | Jumat, 7 Agustus 2026 – Hingga hari ini, belum ada tanggapan maupun penjelasan resmi dari pemerintah daerah maupun instansi terkait mengenai dugaan kerusakan area penanaman bibit mangrove di Kepenghuluan Teluk Pulai, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir.
Persoalan ini sebelumnya telah diberitakan dan ditelusuri oleh tim media bersama masyarakat. Dalam penelusuran tersebut, Haji Fadlan menyampaikan bahwa lokasi itu memang merupakan area penanaman bibit mangrove, namun dirinya tidak mengetahui secara pasti siapa penanggung jawab program tersebut. Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan juga menyebut lokasi itu merupakan program pembibitan mangrove dari pemerintah, sementara di kawasan yang sama disebut terdapat rencana pembangunan perumahan kampung nelayan.
Jika informasi tersebut benar, masyarakat berharap ada penjelasan apakah memang terjadi tumpang tindih perencanaan antaprogram pemerintah. Menurut warga, apabila dua program yang sama-sama didanai pemerintah ditempatkan pada lokasi yang sama tanpa perencanaan yang matang, hal itu berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan program dan dapat mengakibatkan pemborosan anggaran.
Hingga saat ini, masyarakat menilai belum terlihat adanya penjelasan resmi atau tindak lanjut yang memadai terhadap persoalan tersebut. Karena itu, masyarakat meminta pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, pemerintah kecamatan, dan instansi teknis terkait untuk segera melakukan peninjauan lapangan serta memberikan klarifikasi kepada publik berdasarkan hasil pemeriksaan.
Selain itu, masyarakat juga berharap aparat penegak hukum, termasuk Polda Riau, dapat menindaklanjuti informasi yang telah beredar apabila terdapat indikasi pelanggaran yang didukung bukti. Mengingat terdapat agenda kunjungan di Kecamatan Pasir Limau Kapas pada hari Minggu, masyarakat berharap persoalan yang telah diberitakan ini juga dapat menjadi perhatian agar memperoleh kejelasan.
Tim media menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari upaya menyampaikan informasi dan aspirasi masyarakat. Diharapkan seluruh pihak terkait dapat memberikan penjelasan dan melakukan evaluasi secara terbuka sehingga program pelestarian mangrove maupun program pembangunan lainnya dapat berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
