BENGKALIS – Kelangkaan BBM Pulau Bengkalis kembali menjadi sorotan. Perwakilan dari 20 desa di Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan mendesak Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera mengambil langkah konkret agar distribusi bahan bakar minyak dapat menjangkau masyarakat desa yang selama ini bergantung pada pelansir.
Warga menilai skema subpenyalur bagi wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan terpencil (3T) layak diterapkan di Pulau Bengkalis mengingat kondisi geografis daerah tersebut yang masih memiliki keterbatasan akses distribusi BBM.
Salah seorang perwakilan desa, Ujang, menegaskan masyarakat hanya ingin memperoleh kemudahan mendapatkan BBM untuk kebutuhan sehari-hari, bukan untuk mencari keuntungan.
“Tolonglah kami, kami bukan mau kaya, hanya untuk memenuhi keperluan keluarga sehari-hari,” ujar Ujang, Kamis (25/6/2026).
Harapan serupa juga disampaikan warga dengan mencontoh kebijakan yang pernah diterapkan di Aceh saat kondisi darurat bencana.
Saat itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyetujui permintaan Pemerintah Aceh untuk membebaskan penggunaan barcode BBM bersubsidi sementara waktu.
Persetujuan tersebut diberikan melalui surat balasan BPH Migas Nomor T631-MG.05/BPH/2025 sebagai tindak lanjut atas permohonan Gubernur Aceh Muzakkir Manaf.
Kebijakan itu memungkinkan pengisian solar subsidi dan Pertalite dilakukan secara manual di wilayah yang terdampak bencana.
Menanggapi hal tersebut, warga Pulau Bengkalis berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat memberikan perhatian terhadap kondisi distribusi BBM di daerah mereka.
Selain itu, Salah seorang warga, Udin, mengatakan Pulau Bengkalis merupakan bagian dari wilayah 3T, sementara Kabupaten Bengkalis dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak bumi terbesar di Provinsi Riau. Sebagian wilayahnya berada dalam Wilayah Kerja Rokan yang dikelola PT Pertamina Hulu Rokan.
“Kalau kami ini penimbun minyak, kami siap ditangkap, kami hanya untuk keperluan keluarga sehari-hari, bukan untuk kaya bang,” terangnya dengan nada bergetar, Selasa (30/6/2026).
Udin berharap BPH Migas, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, serta instansi terkait dapat memberikan kemudahan akses BBM bagi masyarakat desa.
“Namun demikian, dengan harapan kami kepada BPH migas, Bupati Kabupaten Bengkalis, Pemkab, maupun dinas terkait, permudahlah kami,” ujarnya.
Di sisi lain, panjangnya antrean di SPBU juga dikeluhkan masyarakat. Seorang warga bernama Rohani mengaku lebih memilih membeli BBM dari pelansir dibanding harus menghabiskan waktu mengantre.
“kami sebenarnya tidak tahan antri-antri di SPBU ni Bang, karena terpaksa saja. Maunya kami, lebih cepat jika ada penjual di pinggir jalan (Pelansir), walaupun beda seribu rupiah ataupun dia ribu rupiah, lebih baik kami ke pelansir pinggir jalan,”ucapnya.
Rohani berharap Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan memperoleh BBM.
“Abang coba lihat sekarang ini, sebut Rohani, seberapa panjang kami antri. Panas-panasan kami, kami berharap juga, di kepimpinan Bupati kita, Ibu Kasmarni bisa menindaklanjuti keluhan kami masyarakat di pulau Bengkalis ini,” harapnya.(rls)
