Pekanbaru – Menyikapi pemberitaan sebelumnya terkait dugaan aktivitas gudang bahan bakar minyak (BBM) ilegal di kawasan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, awak media melakukan penelusuran langsung ke lokasi yang dimaksud, tepatnya di seberang Kantor Camat Tenayan Raya. Kamis 9 April 2026.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan yang dilakukan secara langsung, tidak ditemukan adanya aktivitas mencurigakan seperti yang sempat diinformasikan sebelumnya. Saat tim tiba di lokasi, bangunan gudang yang disebut-sebut dalam pemberitaan tersebut terlihat dalam kondisi kosong dan tidak menunjukkan tanda-tanda adanya kegiatan penyimpanan maupun distribusi BBM.
Pantauan di sekitar area juga memperlihatkan situasi yang relatif normal. Tidak terlihat adanya keluar masuk kendaraan tangki, baik berukuran besar maupun “baby tanki”, yang biasanya menjadi indikator aktivitas distribusi bahan bakar.
Keterangan serupa juga disampaikan oleh salah seorang warga setempat yang enggan disebutkan identitasnya. Ia memastikan bahwa gudang tersebut memang tidak beroperasi.
“Iya benar, gudang itu kosong,” ujarnya singkat.
Dengan hasil temuan ini, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum terdapat bukti kuat yang mengarah pada adanya praktik ilegal sebagaimana dugaan yang sempat beredar di tengah masyarakat.
Meski demikian, awak media tetap menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan informasi, khususnya yang belum terverifikasi secara menyeluruh, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun keresahan publik.
Di sisi lain, pemantauan terhadap lokasi tersebut akan terus dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial dan komitmen terhadap penyajian informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait isu tersebut. Redaksi tetap membuka ruang konfirmasi dan klarifikasi dari semua pihak guna memastikan transparansi informasi.
Catatan Redaksi:
Pemberitaan ini merupakan bagian dari upaya klarifikasi atas informasi yang sebelumnya beredar. Redaksi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah, serta membuka hak jawab bagi pihak-pihak terkait apabila terdapat keberatan atau tambahan informasi.
