Pekanbaru – Diketahui baru – baru ini Pemerintah Provinsi Riau memberikan solusi nyata mengatasi kendala biaya sekolah, dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) Afirmasi bagi peserta didik jenjang SMA sederajat swasta.
Namun kendala yang nyata bagi siswa mendaftar di SMA Swasta Afirmasi yakni DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), banyak siswa dari keluarga kurang mampu yang namanya tidak terdaftar di DTKS, sehingga kesulitan mendaftar sekolah.
Seperti diungkapkan Sekretaris Laskar Rumpun Masyarakat Riau Bersatu (RMRB) Provinsi Riau Angga Saputra kepada media, jumat (27/06/2025) bahwa Pemerintah Provinsi Riau dan Dinas Pendidikan sebagai pemangku kebijakan memberikan win – win solusi, serta alternatif jalur afirmasi.
“Seharusnya ada solusi terkait proses DTKS Kemensos, mengingat para siswa akan melanjutkan jenjang pendidikannya,” uangkapnya.
Lebih lanjut dirinya menyayangkan Dinas Sosial Pekanbaru tidak diberi kewenangan menetapkan kriteria dan standar DTKS.
*Berdasarkan penelusuran Tim Laskar RMRB, penyebab masalah DTKS di Pekanbaru, antara lain :*
* Kurangnya kordinasi antara Kementrian Sosial, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan serta Pihak Kelurahan dalam penetapan DTKS, memverifikasi serta memvalidasi data secara berkala agar akurat.
* Kesalahan dalam pendataan akibat kurangnya sosialisasi mengenai DTKS, serta bimbingan kepada masyarakat jika terdapat kendala teknis dalam proses pendaftaran DTKS.
* Proses pendaftaran DTKS yang sulit, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses informasi dan teknologi.
*Akibat yang terjadi adalah :*
* Penyaluran Bantuan Sosial yang tidak tepat sasaran, karena dilakukan Dinas Sosial berdasarkan DTKS tanpa melibatkan RT/RW serta Lurah dan Dinas Pendidikan.
* Tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat semakin menurun.
* Solusi nyata Pemerintah Provinsi Riau mengatasi kendala biaya sekolah dan menekan angka putus sekolah tidak tercapai.
Seorang ibu rumah tangga di Pekanbaru yang merasa khawatir jika anaknya yang akan mendaftarkan SMA Swasta Afirmasi di Pekanbaru ini ditolak Pihak Sekolah karena tidak terdaftar di DTKS.
Dirinya mengaku bingung karena syarat untuk mendaftar SMA Swasta Afirmasi adalah terdaftar di DTKS, yang mana dirinya yang merupakan janda dua orang anak dengan ekonomi kurang mampu ini telah mengajukan permohonan DTKS atas dirinya pada Program Keluarga Harapan (PKH) dan kedua anaknya pada program Pendidikan Indonesia Pintar (PIP) karena berstatus anak yatim melalui website kemensos namun belum juga terdaftar.
“Saya bingung dengan syarat pendaftaran SMA Swasta Afirmasi yang mewajibkan calon siswa terdaftar di DTKS, sementara sudah saya ajukan jauh – jauh hari namun belum juga terdaftar, dan Dinas Sosial juga tidak bisa membantu karena ketetapan DTKS hanya di Pusat,” ungkapnya.
**
