KAMPAR — Suhu politik dan birokrasi di Kabupaten Kampar kembali memanas. Ketua Pengurus Lembaga Wawasan Hukum Nusantara (WHN), Udo Muslim, mendesak Gubernur Riau Abdul Wahid untuk segera memanggil dan meminta klarifikasi dari Bupati Kampar Ahmad Yuzar terkait kisruh yang tengah mengguncang tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar.
Menurut Udo Muslim, polemik yang terus bergulir tanpa penyelesaian berpotensi menimbulkan gejolak dan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Kami meminta Gubernur turun tangan dan segera memanggil Bupati Kampar. Jika dibiarkan, persoalan ini bisa meluas dan merusak tatanan birokrasi di Kampar,” tegas Muslim saat dikonfirmasi wartawan di salah satu kedai kopi, Jumat (17/10/2025).
Pernyataan keras tersebut muncul usai Sekretaris Daerah (Sekda) Kampar, Hambali, secara terbuka melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah kebijakan Bupati Ahmad Yuzar yang dinilainya menyimpang dari prosedur dan berpotensi melanggar aturan hukum.
Dalam berbagai pemberitaan yang beredar, Hambali menyoroti uji kompetensi pejabat eselon II yang dianggap digelar secara mendadak dan tanpa dasar hukum yang kuat.
“Surat baru kami terima hari ini, besok langsung uji kompetensi. Saya saja belum dua tahun menjabat Sekda, seharusnya belum bisa dievaluasi seperti itu,” ujar Hambali.
Tak hanya itu, Hambali juga menuding adanya penggantian pengurus Korpri Kampar secara sepihak tanpa mekanisme yang sah. Ia bahkan mengkritisi pembelian mobil dinas baru senilai lebih dari Rp1,5 miliar, yang menurutnya merupakan bentuk pemborosan di tengah situasi fiskal daerah yang semestinya fokus pada efisiensi anggaran.
“Bupati ini luar biasa, seperti malaikat di depan, tapi diam-diam beli mobil dinas mahal. Mari kita hemat, bukan boros,” sindir Hambali.
Kisruh ini menjadi sorotan luas masyarakat dan kalangan pemerhati hukum di Riau. Banyak pihak menilai bahwa langkah Gubernur Riau kini menjadi kunci untuk meredam ketegangan internal di Kampar sebelum berimbas pada stabilitas pemerintahan daerah.
Udo Muslim menegaskan, WHN siap mengawal persoalan ini hingga tuntas agar tata kelola pemerintahan di Kampar kembali berada pada jalur yang sesuai hukum dan etika birokrasi.
“Jangan sampai kepentingan politik menabrak aturan. Ini soal marwah birokrasi dan kepercayaan publik,” pungkasnya.
📌My. Team.
