Rohul – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu (Rohul) gelar apel pasukan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan Rapat Koordinasi kesiapan penanganan Karhutla di Kecamatan Kepenuhan Hulu, apel siaga bersama digelar di Lapangan Bazoka, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rohul, Selasa (20/5/2025).
Apel dipimpin langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Rohul, H Syafarudin Poti SH MM dan dihadiri oleh Kepala BPBD Rohul Ridarmanto, Kepala Satpol PP Rohul Gorneng SSos MSi, Camat Kepenuhan Hulu Arie Apriadi SPi MM, Kapolsek Kepenuhan AKP H Ulik Iwanto SH MH dan Danramil Kapten CBA Azwir Amir SE.
Kemudian, Kepala KUA, seluruh kepala desa se-Kecamatan Kepenuhan Hulu, personel Koramil 14 KPN dan Polsek Kepenuhan, serta perwakilan masyarakat dan perusahaan setempat.
Wabup Rohul Syafarudin Poti menyampaikan dalam sambutannya apresiasi kepada semua pihak yang selama ini telah berperan aktif dalam pencegahan karhutla. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari patroli terpadu, edukasi masyarakat, hingga penegakan hukum secara tegas dan adil.
“Apel ini adalah momentum penting untuk menyamakan langkah dan strategi menghadapi potensi karhutla. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu akan terus mendukung langkah-langkah preventif secara berkelanjutan,” tegasnya.
Wabup juga mengingatkan bahwa setiap tahunnya wilayah Rohul kerap terpantau memiliki titik api, dan tidak boleh ada lagi sikap menyepelekan potensi kebakaran sekecil apapun atau titik api.
“Kita semua memahami bahwa Kabupaten Rokan Hulu, merupakan wilayah yang memiliki potensi tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan, terutama saat memasuki musim kemarau.”
“Oleh karena itu, kegiatan hari ini sangat strategis dalam rangka meningkatkan sinergi, kesiapsiagaan, dan respon cepat seluruh elemen yang terlibat dalam penanganan Karhutla.” terang Poti.
Sebagai penutup Wabup H. Syafaruddin Poti menyampaikan Pemkab Rohul berkomitmen penuh dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla dan tidak ingin bencana ini terus berulang dan merugikan masyarakat, lingkungan, serta mengganggu aktivitas ekonomi dan kesehatan masyarakat. (MCDiskominfo/hrd)
