JAKARTA – Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar, mendesak Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk memberikan perhatian lebih terhadap kesejahteraan Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya.
Dalam keterangan pers yang disampaikan pada Kamis (9/4/2026), Rahmad menegaskan bahwa peran Kejaksaan Agung dalam mengungkap berbagai kasus tindak pidana, terutama korupsi, sangat strategis dan berdampak besar bagi penyelamatan keuangan negara.
Menurutnya, keberhasilan aparat kejaksaan dalam menyita dan mengembalikan kerugian negara hingga mencapai triliunan rupiah merupakan capaian luar biasa yang patut diapresiasi secara konkret oleh pemerintah.
“Negara sudah seharusnya memberikan perhatian lebih sebagai bentuk penghargaan nyata atas kinerja tersebut. Jangan sampai aparat yang bekerja keras justru belum mendapatkan kesejahteraan yang layak,” ujarnya.
Rahmad menilai, peningkatan kesejahteraan APH tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi semata, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap motivasi kerja dan integritas aparat di lapangan. Ia meyakini, dengan dukungan yang memadai, penegakan hukum di Indonesia akan semakin optimal dan mampu memberikan efek jera yang kuat bagi para pelaku kejahatan.
Lebih jauh, ia berharap Presiden Prabowo dapat merespons aspirasi tersebut secara serius dan menghadirkan kebijakan konkret yang berpihak pada aparat penegak hukum. Baginya, isu kesejahteraan aparat bukan sekadar persoalan internal lembaga, melainkan bagian penting dalam memperkuat sistem hukum nasional secara menyeluruh.
“Harapan kami sederhana, pemerintah benar-benar hadir memberikan perhatian nyata. Ketika aparat sejahtera, maka penegakan hukum akan semakin kuat dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” tutup Rahmad.**
