Pelalawan – Kader muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Teva Iris, meledak murka setelah mencuatnya nama anggota DPRD Riau dari Fraksi PDIP, Suyadi, yang diduga memiliki kebun sawit ilegal seluas 311 hektare di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau. Rabu 2 Juli 2025.
Teva menyebut dugaan keterlibatan Suyadi sebagai tamparan keras bagi marwah partai dan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat.
“Kalau benar ini milik Suyadi, ini bukan lagi sekadar pelanggaran hukum. Ini penghianatan terhadap rakyat, terhadap lingkungan, dan terhadap amanat partai! Ini harus dibongkar sampai ke akar,” tegas Teva Iris dalam keterangannya, Rabu (2/7/2025).
Ia menambahkan, kasus ini akan segera dibawanya langsung ke DPP PDIP di Jakarta dalam waktu secepatnya. Menurutnya, PDIP tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi pelaku perusakan lingkungan, apalagi jika itu menyangkut kawasan konservasi nasional yang dilindungi undang-undang.
“Saya akan lapor ke DPP PDIP di Jakarta. Ini tidak bisa dibiarkan! Jangan sampai ada anggapan bahwa PDIP melindungi kader yang menggarap hutan lindung. Kalau terbukti bersalah, pecat! Ini aib besar bagi partai,” geramnya.
Satuan Tugas Penyelamatan Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebelumnya telah menertibkan kebun sawit seluas 311 hektare yang berada di jantung kawasan TNTN. Petugas di lapangan secara gamblang menyebut nama Suyadi sebagai pemilik lahan tersebut.
Penertiban ini dilakukan karena aktivitas perkebunan di dalam TNTN merupakan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.
Namun Teva menegaskan, diamnya seorang pejabat publik dalam isu sepenting ini hanya memperkuat kecurigaan publik.
“Diam itu bukan emas. Dalam kasus ini, diam itu mencurigakan! Ini bukan main-main. Rakyat sedang menyaksikan. Jangan coba-coba main di belakang hukum,” tegas Teva.
Teva juga mendesak aparat penegak hukum, baik dari kepolisian maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk tidak ragu menyeret siapapun yang terlibat — termasuk anggota legislatif.
