ROKAN HILIR – Menanggapi isu yang beredar mengenai dugaan monopoli kerja sama media oleh Ketua APDESI Rokan Hilir, Azlita, yang juga menjabat sebagai Penghulu Sungai Kubu Hulu, dua tokoh masyarakat yakni Wahyu dan Heri menyampaikan klarifikasi dan harapan agar semua pihak tidak gegabah dalam menyikapi informasi.
Menurut Wahyu, informasi yang beredar saat ini terlalu cepat disimpulkan tanpa adanya telaah mendalam terhadap proses yang sebenarnya terjadi. Ia menekankan bahwa penting bagi semua pihak, termasuk kalangan media, untuk bersikap profesional dan mengedepankan prinsip tabayyun atau klarifikasi sebelum membuat tuduhan yang bisa merusak citra seseorang.
“Kita tidak boleh asal menuding tanpa bukti dan kajian yang jelas. Apalagi menyangkut nama baik seseorang dan lembaga. Jika ada kekeliruan, mari kita luruskan bersama. Jangan sampai karena berita yang belum utuh, malah menimbulkan fitnah dan merugikan banyak pihak,” ujar Wahyu, Minggu (21/07/2025).
Senada dengan Wahyu, Heri juga mengajak media dan masyarakat untuk bersikap adil dan tidak menciptakan opini yang bisa membentuk persepsi negatif terhadap pribadi maupun jabatan publik.
“Kita harus bedakan antara kritik membangun dan tuduhan sepihak. Kalau memang ada hal-hal yang perlu dikoreksi, mari kita bicarakan secara terbuka. Tapi jangan langsung menyudutkan seseorang, apalagi tanpa data dan konfirmasi,” ungkap Heri.
Keduanya menyampaikan bahwa upaya kerja sama media melalui alokasi Dana Desa harus dipahami dalam konteks memperkuat publikasi dan transparansi pembangunan desa. Jika pun ada kelemahan dalam teknis pelaksanaan, harusnya menjadi ruang evaluasi bersama, bukan bahan untuk menjatuhkan satu pihak secara sepihak.
Wahyu dan Heri berharap, para jurnalis tetap memegang teguh etika jurnalistik dengan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang diberitakan, termasuk Ketua APDESI maupun pemerintah desa yang terkait, agar berita yang disampaikan benar-benar berimbang dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Kita semua punya tanggung jawab menjaga kondusivitas daerah. Kritik boleh, tapi harus disertai fakta, bukan asumsi,” tutup mereka.
