Kampar – Wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu menuai respons kritis dari kalangan mahasiswa.
Aliansi Forum Diskusi Mahasiswa Riau (FORDISMARI) dengan tegas menyatakan penolakan terhadap gagasan tersebut karena dinilai sebagai langkah mundur bagi demokrasi dan berpotensi menyeret institusi Polri ke dalam pusaran kepentingan politik kekuasaan.
FORDISMARI menegaskan bahwa secara konstitusional, Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, bukan di bawah kendali kementerian. Polri adalah alat negara, bukan alat politik, dan bukan pula instrumen kekuasaan sektoral.
“Menempatkan Polri di bawah kementerian sama saja membuka ruang politisasi lembaga penegak hukum dan mengkhianati semangat reformasi,” tegas Rahmat Hidayat, Ketua FORDISMARI, dalam pernyataan sikapnya, Kamis (29/1/2026).
Menurut FORDISMARI, independensi Polri merupakan fondasi utama dalam menjaga profesionalisme, netralitas, serta kepercayaan publik. Jika Polri disubordinasikan ke dalam struktur kementerian, maka akan muncul tumpang tindih kepentingan, kaburnya garis komando, serta potensi intervensi politik praktis dalam proses penegakan hukum.
Dalam perspektif perjuangan mahasiswa dan nilai-nilai kebangsaan, negara harus memiliki alat negara yang kuat, profesional, dan berdiri di atas seluruh golongan. Polri, kata FORDISMARI, harus tetap menjadi institusi yang bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat, hukum, dan keutuhan bangsa.
“Ini bukan sekadar persoalan struktur birokrasi, tetapi menyangkut masa depan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia,” lanjut Rahmat.
FORDISMARI juga menilai bahwa wacana tersebut berpotensi melemahkan stabilitas keamanan nasional karena dapat menurunkan independensi Polri sebagai penjaga ketertiban dan penegak hukum. Oleh sebab itu, seluruh elemen masyarakat diminta untuk bersikap kritis dan tidak abai terhadap isu strategis ini.
Sebagai bagian dari gerakan intelektual mahasiswa, FORDISMARI menyatakan komitmennya untuk terus mengawal profesionalisme Polri agar tetap Presisi, independen, dan berpihak pada kepentingan rakyat, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap setiap kebijakan negara yang dinilai menyimpang dari konstitusi dan cita-cita reformasi.
FORDISMARI juga mengajak mahasiswa, kaum intelektual, dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu menjaga demokrasi dari segala bentuk pelemahan institusi negara.
“Polri harus tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.”
