Kampar – Wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu menuai penolakan keras dari kalangan mahasiswa.
Gerakan Aktivis Mahasiswa (GERAM) Kampar menilai gagasan tersebut sebagai langkah mundur demokrasi yang berpotensi menyeret institusi Polri ke dalam pusaran kepentingan politik kekuasaan.
GERAM Kampar menegaskan, secara konstitusional Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia, bukan di bawah kendali kementerian. Polri adalah alat negara, bukan alat politik dan bukan instrumen kekuasaan sektoral.
“Menempatkan Polri di bawah kementerian sama saja membuka ruang politisasi lembaga penegak hukum dan mengkhianati semangat reformasi,” tegas Diki Syaputra, Ketua GERAM Kampar, dalam pernyataan sikapnya, Kamis (29/1/26).
Menurut GERAM Kampar, independensi Polri merupakan fondasi utama dalam menjaga profesionalisme, netralitas, serta kepercayaan publik. Jika Polri disubordinasikan ke dalam struktur kementerian, maka akan terjadi tumpang tindih kepentingan, kaburnya garis komando, hingga potensi intervensi politik praktis dalam penegakan hukum.
Dalam perspektif perjuangan mahasiswa dan nilai-nilai kebangsaan, negara harus memiliki alat negara yang kuat, profesional, dan berdiri di atas seluruh golongan.
Polri, kata GERAM, harus tetap menjadi institusi yang bekerja semata-mata untuk kepentingan rakyat, hukum, dan keutuhan bangsa.
“Ini bukan sekadar persoalan struktur birokrasi, tetapi menyangkut masa depan demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia,” lanjut Diki.
GERAM Kampar menilai, wacana tersebut justru berpotensi melemahkan stabilitas keamanan nasional karena menurunkan independensi Polri sebagai penjaga ketertiban dan penegak hukum. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta untuk bersikap kritis dan tidak abai terhadap isu strategis ini.
Sebagai bagian dari gerakan mahasiswa, GERAM Kampar menyatakan komitmennya untuk terus mengawal profesionalisme Polri agar tetap Presisi, independen, dan berpihak pada kepentingan rakyat, sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap setiap kebijakan negara yang dinilai menyimpang dari konstitusi dan cita-cita reformasi.
GERAM Kampar juga mengajak mahasiswa, kaum intelektual, dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu menjaga demokrasi dari segala bentuk pelemahan institusi negara.
“Polri harus tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia.”
SC: Mahasiswa Kampar
L/p: isar Topankk
