Foto ilustrasi
Pekanbaru – Kekacauan dalam sistem penerimaan peserta didik baru (SPMB) SMA/SMK Negeri Riau tahun 2025 menuai gelombang protes dari masyarakat. Banyak orang tua mengeluhkan sistem online yang dinilai semrawut, tidak transparan, dan merugikan calon siswa. Selasa 1 Juli 2025.
Hingga penutupan masa pendaftaran, Panitia SPMB dari Dinas Pendidikan (Disdik) Riau dinilai gagal memberikan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Dugaan kecurangan, ketidaksinkronan sistem, serta lemahnya respons panitia terhadap pengaduan menjadi pemicu keresahan yang meluas.
Merespons kondisi tersebut, empat organisasi pers bersama sejumlah LSM dan ormas di Riau menyatakan akan menggelar aksi damai di Kantor Gubernur dan DPRD Riau pada Kamis, 3 Juli 2025. Aksi ini akan diikuti oleh sekitar 400 peserta, termasuk orang tua murid yang merasa dirugikan akibat sistem SPMB tahun ini.
Organisasi pers yang tergabung antara lain Aliansi Media Indonesia (AMI), Forum Wartawan Pendidikan (FORWADIK) Riau, Solidaritas Pers Indonesia (SPI), dan Forum Pers Independen Indonesia (FPII). Sedangkan dari unsur LSM, aksi ini didukung LSM Berantas, Bara Api, dan Fortaran.
“Kami menduga kuat adanya kecurangan yang terstruktur dalam pelaksanaan SPMB 2025 ini. Sejak awal, sistem online yang digunakan bermasalah, posko pengaduan di sekolah dan di Disdik Riau tidak sinkron, dan banyak keluhan yang tidak ditanggapi secara profesional,” tegas Koordinator Aksi, Ismail Sarlata, yang juga Ketua Umum AMI.
Ismail menyebut, dalam rapat gabungan yang digelar Senin malam, 30 Juni 2025, seluruh elemen masyarakat yang tergabung sepakat bahwa ketidakberesan ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut gagalnya kepemimpinan Disdik Riau dalam menjamin hak pendidikan yang adil bagi seluruh warga.
Bahkan, mereka menilai janji-janji kampanye Gubernur Riau Abdul Wahid yang menjadikan pendidikan sebagai prioritas hanyalah slogan kosong.
“Aksi kami akan membawa data dan bukti dugaan kecurangan yang terjadi, mulai dari tingkat panitia provinsi hingga ke sekolah. Kami juga mendesak Gubri segera mengevaluasi dan mencopot pejabat Disdik Riau yang tidak kompeten dan tidak memiliki integritas,” tambah Ismail.
Ia juga mengajak masyarakat yang terdampak, khususnya orang tua yang anaknya gagal masuk sekolah negeri tanpa alasan jelas, untuk bergabung dalam aksi damai tersebut sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan sistem pendidikan.
“Kami tegaskan, pendidikan adalah hak seluruh rakyat, dan kami akan berdiri di garis depan memperjuangkannya,” pungkas Ismail.
