PEKANBARU – Pergantian pejabat eselon II di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, Jumat (22/8/2025), menuai kritikan tajam dari berbagai pihak. Sejumlah kalangan menilai pelantikan tersebut kental dengan nuansa politik Pilkada lalu serta praktik koncoisme.
Pemerhati Kota Pekanbaru, Masril Ardi, mengatakan bahwa beberapa pejabat yang dilantik terlihat lebih karena kedekatan politik, bukan berdasarkan kinerja. Bahkan, ada pejabat yang sebelumnya berprestasi baik justru “digeser” hanya menjadi staf khusus.
“Contoh paling nyata adalah posisi Pj Sekda. Itu bukan lagi rahasia umum siapa sebenarnya dia. Ada pejabat yang kinerjanya sangat bagus di pemerintahan sebelumnya, sekarang malah tidak ditempatkan di posisi pembuat kebijakan. Sementara masih banyak dinas yang dibiarkan dipimpin oleh Plt,” ungkapnya.
Masril juga mempertanyakan mengapa hingga kini masih ada banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum memiliki pimpinan definitif. “Contoh PUPR masih Plt, Dinas Pendidikan masih Plt, bahkan ada sekitar enam OPD lagi. Ada apa sebenarnya?” katanya.
Ia mengingatkan agar Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, tidak melupakan amanah yang ia emban.
“Jabatan itu amanah. Allah tidak tidur melihat hamba-Nya,” tegas Masril.
Daftar OPD yang Masih Dipimpin Plt:
Diskominfo: M. Suhud
DLHK: Reza Aulia Putra
Dishub: Sunarko
Perkim: Martin Manulok
Bapenda: Ingot Ahmad Hutasuhut
Dinas Pendidikan: Masykur Tarmizi
PUPR: Edward Riansyah
Menanggapi hal ini, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan proses lelang jabatan akan segera dilakukan untuk mengisi posisi definitif.
“Untuk beberapa OPD yang masih dipimpin Plt, ini akan kita segera lakukan lelang,” ujarnya.
Namun, di mata publik, langkah ini masih menyisakan tanda tanya besar. Apakah pejabat baru benar-benar dipilih berdasarkan kompetensi dan profesionalitas, atau hanya sekadar bagi-bagi kursi politik?
