Belawan – Mafia BBM bersubsidi jenis Solar di kawasan Belawan hingga Medan Deli makin tak terkendali. Dugaan kuat melibatkan beberapa pekerja SPBU dan oknum aparat yang secara terang-terangan merugikan negara hingga miliaran rupiah. Rabu (19/11/2025).
Investigasi langsung dari lapangan mengungkap praktik pengangkutan solar ilegal dengan tangki modifikasi oleh truk-truk yang bolak-balik mengisi di SPBU yang sama sampai 3-4 kali. Jaringan mafia yang dipimpin “AS dkk” ini mendapat prioritas khusus dari pelangsir solar dan dukungan oknum aparat serta dalam tubuh SPBU Pertamina.
Seorang Pekerja SPBU berinisial (RI) membongkar, “Mustahil dapat solar asli dari SPBU. Solar beratusan liter sudah dikontrak mafia untuk disuling, kelompok lain tidak kebagian. Bahkan mafia ini meremehkan pemberitaan media sebagai “Celoteh burung walet” karena Aparat Penegak Hukum tak pernah melakukan tindakan yang berarti.” ungkap (Ri).
Berdasarkan UU Migas Pasal 55, penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM subsidi bisa dipidana penjara 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar. Namun kenapa mafia solar ini masih bebas beroperasi di depan mata aparat di SPBU Jalan Aluminium Raya, Tanjung Mulia Hilir, dan SPBU Singapore Station Belawan ?
Parahnya, gudang penampungan ilegal milik diduga bos Andre Sinaga di Jalan Pasar Lama, Medan Labuhan, diketahui membuang limbah solar sembarangan ke parit, mengancam keselamatan warga sekitar yang panik akan risiko kebakaran hebat.
“Masyarakat setempat yang merekam langsung limbah mencemari lingkungan memohon aparat hukum segera bertindak. Namun hingga kini, Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan bungkam.” tambahnya.
Warga sudah lama resah dengan praktik mafia solar ini menyerukan agar APH tidak lagi “selow“, segera bongkar, bekuk, dan adili jaringan kriminal yang merusak ekonomi rakyat dan membahayakan lingkungan ini.
Dengan demikian, Mampukah Kepolisian, BPH Migas, Pertamina, dan Pemerintah membuktikan komitmen mereka memberantas mafia BBM yang menggurita di Medan Utara ini, atau justru tutup mata? , karena Warga tak mau terus jadi korban.
( Redi/Tim-Idrak )
