INHIL – Kasus keracunan makanan massal di Kota Temvilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Sabtu 23 Agustus 2025, menuai sorotan. Sebanyak 26 siswa dari berbagai sekolah dilarikan ke fasilitas kesehatan usai mengkonsumsi menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari jumlah tersebut, 15 anak masih menjalani perawatan intensif di RSUD Puri Husada Tembilahan.
Data terbaru RSUD Puri Husada mencatat sebaran korban berasal dari beberapa sekolah, yakni, SDN 032, SDN 008,, SD Muhammadiyah, SMA Negeri 1 Tembilahan Kota, dan TK Faturrahman.
Pantauan di IGD RSUD Puri Husada memperlihatkan puluhan siswa terbaring lemah dengan gejala serupa, mayoritas muntah dan lemas. Empat anak dirawat intensif, sementara sebagian lainnya masih dalam observasi medis. Beberapa siswa yang kondisinya membaik diperbolehkan pulang, namun kekhawatiran orang tua korban masih sangat tinggi.
Kondisi yang terjadi menimbulkan pertanyaan terkait legalitas dan sertifikasi dapur MBG. Berdasarkan pantauan lapangan, Badan Gizi Nasional – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Indragiri Hilir yang berlokasi di Jl. Kembang Gg. Anggrek, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, terindikasi belum memiliki registrasi resmi.
Selain itu, sejumlah sertifikasi yang seharusnya menjadi standar jaminan mutu dan keamanan pangan juga dipertanyakan, di antaranya, Sertifikat Halal dari Kementerian Agama (diduga belum ada). Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SHLS) dari Dinas Kesehatan Inhil (diduga belum dimiliki) dan izin operasional jasaboga/restoran yang menjamin keamanan pangan
(Diduga belum dimiliki)
Ketiadaan dokumen tersebut menimbulkan tanda tanya besar mengenai mekanisme pengawasan dapur MBG di daerah. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan program MBG sebagai prioritas nasional yang harus dilaksanakan dengan standar ketat di seluruh Indonesia.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Badan Gizi Nasional SPPG Kabupaten Indragiri Hilir belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan keracunan ini. Upaya konfirmasi yang dilakukan melalui pesan WhatsApp kepada sejumlah pihak, seperti Achmad Wardana (Kepala SPPG INHIL ), Muhammad Guntur (Kepala Yayasan Kawah Insan Cendikia), M. Sohid (asisten lapangan), dan Nurasriza (ahli gizi), tidak mendapat respons.
Kondisi ini menambah keresahan publik, mengingat kasus keracunan massal bukan pertama kali terjadi di Tembilahan. Masyarakat mendesak pemerintah daerah dan instansi terkait segera turun tangan, memastikan standar keamanan pangan dipenuhi, serta memberikan kejelasan mengenai izin dan sertifikasi dapur MBG di Inhil.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Inhil dari Partai Gerindra Asmadi SH, saat dimintai tanggapannya terkait peristiwa keracunan massal yang menimpa para siswa, mengaku prihatin dan menyayangkan hal tersebut. Kedepan ia meminta, pihak penyedia makanan untuk memperhatikan kualitas makanan yang diberikan.
“Kita berharap kejadian kesalahan yang sama tidak terulang lagi. Kita juga meminta pihak terkait meningkatkan kualitas makanan yang baik untuk program makan bergizi,” ujarnya.
