Bagan Batu, Rokan Hilir – Kasus dugaan asusila yang menyeret nama Pejabat (PJ) Penghulu Bagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau, berinisial M (Markis), kembali menuai sorotan. Keluarga korban mengaku geram atas pernyataan sang oknum yang dinilai tidak sesuai fakta di hadapan penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Rokan Hilir.
Kasus ini bermula dari dugaan tindakan asusila terhadap seorang anak di bawah umur berinisial AL, yang terjadi pada 13 September 2025 di salah satu lokasi hiburan malam dan sebuah hotel di kawasan Bagan Batu.
Beberapa hari kemudian, tepatnya 18 September 2025, kasus ini diberitakan oleh sejumlah media online. Namun, pada 8 Oktober 2025, oknum PJ Penghulu tersebut memberikan bantahan, menyebut bahwa korban bukan di bawah umur melainkan sudah cukup umur.
Dalam keterangannya kepada awak media, Markis mengaku telah menyampaikan kepada penyidik bahwa korban kelahiran tahun 2006 dan telah berusia 19 tahun.
> “Benar, anak tersebut kelahiran 2006. Jadi usianya sudah 19 tahun saat saya dimintai keterangan oleh penyidik PPA Polres Rohil,” ujar Markis.
Namun, pernyataan itu langsung dibantah oleh pihak keluarga korban. Melalui kuasa hukumnya, Riasetiawan Nasution, keluarga menyebut bahwa korban berusia 16 tahun dan masih berstatus pelajar SMA kelas 10.
> “Kami memiliki salinan akta kelahiran dan data keluarga yang sah. Korban lahir pada 5 Juli 2009, artinya baru berusia 16 tahun dan masih aktif sekolah. Kami sengaja tidak menyebutkan nama sekolah demi menjaga privasi anak,” jelas Riasetiawan kepada wartawan.
Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Unit PPA Polres Rokan Hilir untuk mendorong penanganan kasus ini agar berjalan transparan dan sesuai hukum.
> “Dalam waktu dekat kami bersama orang tua korban akan datang ke Polres Rokan Hilir untuk memberikan keterangan tambahan,” ungkapnya.
Sementara itu, pihak PPA Polres Rohil saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp membenarkan bahwa kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan.
> “Silakan orang tua dan korban datang ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan dan pembuatan BAP,” ujar salah satu penyidik Unit PPA.
Kasus ini menimbulkan keprihatinan publik, mengingat pelaku yang disebut-sebut merupakan aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat pemerintah desa. Bila terbukti, tindakan tersebut dinilai mencoreng nama baik birokrasi dan melanggar kode etik ASN.
Sanksi Berat Menanti Oknum ASN Jika Terbukti
Apabila terbukti bersalah melakukan perbuatan asusila, Markis sebagai ASN dapat dikenakan sanksi disiplin berat sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Dalam pasal 8 ayat (4) huruf c disebutkan bahwa PNS yang melakukan perbuatan tercela atau asusila dapat dikenai hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Selain sanksi administrasi ASN, tindakan asusila terhadap anak di bawah umur juga diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda maksimal Rp5 miliar.
Dengan demikian, jika terbukti secara hukum, oknum PJ Penghulu tersebut bukan hanya kehilangan status ASN, tetapi juga dapat dijatuhi hukuman pidana berat sesuai ketentuan undang-undang.
