PEKANBARU — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bara Api Provinsi Riau dengan tegas menyuarakan kekecewaan dan kecurigaan atas mandeknya penanganan kasus mega korupsi proyek Jembatan Pedamaran I dan II di Kabupaten Rokan Hilir yang telah berlangsung lebih dari satu dekade tanpa kejelasan hukum. Ketua Bara Api, Jasril Rz, bahkan menuding Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau diduga tidak serius dan bermain dalam ruang gelap kasus ini. Sabtu 21 Juni 2025.
“Ini bukan sekadar mandek, ini seperti ada yang sengaja mengunci berkas dan menyembunyikan kebenaran. Kasus ini sudah 10 tahun lebih digantung. Siapa yang mereka lindungi? Jangan-jangan ada aktor besar yang dibekingi!” tegas Jasril Rz dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (20/6).
Menurut Jasril, publik sudah muak dengan dalih “masih pemeriksaan saksi” dan “butuh bukti kuat” yang diulang-ulang oleh pihak kejaksaan selama bertahun-tahun. Padahal, angka kerugian negara yang ditimbulkan dari proyek ini ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.
“Ini bukan kasus sepele. Ada dugaan persekongkolan busuk antara oknum pejabat Dinas PU, DPRD, dan kontraktor. Tapi anehnya, hanya satu tersangka, IK, yang ditetapkan. Sementara nama-nama lain yang sudah berkali-kali diperiksa—seperti Wan Amir Firdaus dan Job Kurniawan—masih bebas berkeliaran. Ini mencurigakan!” katanya dengan nada tinggi.
Fakta janggal lainnya adalah kenaikan anggaran proyek secara tidak wajar. Pada 2012, Jembatan Pedamaran I dan II hanya dianggarkan Rp66,2 miliar dan Rp38,9 miliar. Namun setahun kemudian, angka itu melonjak menjadi Rp146,6 miliar. Padahal, anggaran tersebut belum sepenuhnya disetujui dan masih diberi tanda “bintang” oleh DPRD, namun proyek tetap digas tanpa dasar hukum yang jelas.
“Ini skandal besar! Kalau Kejati Riau tidak sanggup menuntaskan, lebih baik mundur saja. Rakyat butuh kepastian hukum, bukan sandiwara hukum,” seru Jasril Rz.
Bara Api juga menuntut Kejati Riau agar secara terbuka menjelaskan kepada masyarakat terkait posisi hukum M Job Kurniawan yang disebut-sebut terlibat dalam usulan anggaran proyek tersebut. Jasril menilai, selama ini informasi yang disampaikan ke publik cenderung ditutup-tutupi dan penuh teka-teki.
“Jangan pura-pura bodoh. Rakyat sudah melek. Kasus ini harus dibuka secara terang benderang. Kalau memang ada pejabat besar yang ikut bermain, seret ke meja hijau. Jangan ada yang kebal hukum di negeri ini!” tegasnya.
Hingga kini, pihak Kejati Riau belum memberikan pernyataan resmi terbaru. Sementara itu, para tokoh yang disebut dalam pusaran kasus ini tetap melenggang bebas, seolah hukum tak punya taring untuk menggigit ke atas.
LSM Bara Api memastikan akan terus mendesak dan mengawal kasus ini hingga tuntas. “Kalau perlu kami akan laporkan sampai ke Komisi Kejaksaan dan KPK. Negara tidak boleh kalah oleh mafia anggaran!” tutup Jasril Rz dengan penuh kemarahan.
