PEKANBARU – Pimpinan media online jejakberitanews.com memberikan klarifikasi terkait pemberitaan dugaan pencatutan identitas Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tingkat utama milik wartawan bernama Emos Gea yang disebut-sebut digunakan sejumlah media untuk keperluan kerja sama dengan instansi pemerintah.
Menanggapi hal tersebut, pimpinan jejakberitanews.com menegaskan pihaknya tidak pernah secara sengaja menggunakan atau mencantumkan identitas UKW atas nama Emos Gea dalam pengajuan administrasi kerja sama media.
Ia menyatakan bahwa dirinya bahkan tidak mengenal secara pribadi sosok Emos Gea sebagaimana yang disebutkan dalam pemberitaan sebelumnya.
“Saya tidak mengenal yang bersangkutan. Jika memang ada nama tersebut tercantum, kemungkinan itu dimasukkan oleh pihak biro atau perwakilan di daerah tanpa sepengetahuan manajemen pusat,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (6/3/2026).
Ia juga menegaskan bahwa manajemen jejakberitanews.com tidak memiliki kepentingan untuk mencatut identitas siapa pun dalam proses administrasi kerja sama media dengan instansi pemerintah.
Menurutnya, jika benar terjadi pencantuman data tanpa sepengetahuan pihak manajemen, hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi internal agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Kami tentu akan melakukan pengecekan internal. Jika memang ada kesalahan dari pihak biro atau perwakilan daerah, kami akan melakukan pembenahan agar administrasi media lebih tertib dan transparan,” jelasnya.
Sebelumnya, wartawan Emos Gea menyatakan keberatan karena identitas dan data UKW miliknya diduga digunakan oleh sejumlah media tanpa persetujuannya. Ia bahkan menyebut akan mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menggunakan datanya secara sepihak.
Menanggapi polemik tersebut, pihak redaksi berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara baik dan bijak oleh semua pihak yang terkait, melalui komunikasi yang terbuka dan klarifikasi yang objektif.
Kasus ini kembali menjadi perhatian terkait pentingnya verifikasi administrasi dalam pengajuan kerja sama media dengan instansi pemerintah serta perlindungan terhadap penggunaan data pribadi.
