Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau menyatakan sikap tegas dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), khususnya di wilayah perbatasan yang kerap menjadi jalur ilegal pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Komitmen ini ditegaskan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Gubernur Riau dan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M Job.
Dalam sambutannya, M Job menekankan bahwa TPPO bukan hanya pelanggaran hukum biasa, melainkan kejahatan luar biasa yang mengoyak nilai-nilai kemanusiaan.
“Kami tidak akan tinggal diam terhadap kejahatan luar biasa ini. Perdagangan orang adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan,” tegasnya.
M Job mengungkapkan penyelundupan PMI dikarenakan kondisi geografis Riau yang berbatasan langsung dengan Malaysia serta memiliki garis pantai yang luas.
Menurutnya, menjadi sisi ganda yaitu di satu sisi memiliki potensi ekonomi, namun di sisi lain membuka peluang besar bagi praktik kriminal lintas negara.
“Wilayah laut terbuka dan jalur-jalur tikus yang tak terpantau justru dimanfaatkan oleh sindikat gelap. Warga kita dikirim ke luar negeri tanpa dokumen, tanpa keterampilan, dan tanpa perlindungan hukum. Mereka jadi korban eksploitasi, kekerasan, bahkan perdagangan manusia,” jelas M Job.
Guna menutup celah tersebut, Pemprov Riau bersama Kementerian P2MI menyusun empat langkah strategis.
Pertama, pengawasan Wilayah Perbatasan. Dimana, pos-pos di jalur tikus akan ditutup dan pengawasan laut diperkuat, terutama di daerah rawan seperti Dumai, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti.
Kedua, sinergi antar instansi yaitu seluruh lembaga terkait diminta bersatu padu dalam satu suara, satu gerakan, dan satu tujuan untuk memutus mata rantai perdagangan orang.
Keempat, pdukasi dan pelatihan calon PMI. Dimana, Pemerintah akan mendorong pelatihan keterampilan dan pemahaman hukum agar masyarakat tidak tergoda berangkat secara ilegal, melainkan melalui jalur yang sah dan aman.
Terakhir, terkait penegakan hukum tanpa pandang bulu yakni siapapun yang terlibat dalam praktik TPPO akan ditindak tegas, tanpa terkecuali.
“Hukum tidak mengenal kompromi,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, M Job menyampaikan pesan mendalam tentang perlindungan generasi muda dari bujuk rayu sindikat yang menjanjikan mimpi palsu.
“Kami tidak ingin generasi muda kita berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan penderitaan. Negara harus hadir, dan hari ini kita buktikan bahwa kita siap bergerak bersama,” pungkasnya.
Diakhir kegiatan, M Job juga ikut bersama Menteri dan Forkopimda merilis pengungkapan kasus TPPO yang terjadi di wilayah Rupat, Kabupaten Bengkalis dan di Dumai.
