Pekanbaru – Setelah sebelumnya melaporkan dugaan korupsi dalam kegiatan E-Katalog Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru tahun anggaran 2023 dan 2024, LSM Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) Riau kini kembali menyoroti potensi penyimpangan anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Selasa (25/03/2024).
Kali ini, laporan serupa tengah disampaikan ke Polresta Pekanbaru terkait adanya dugaan penyimpangan pada kegiatan E-katalog Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Anggaran 2023 dan 2024.
Ketua DPD Forkorindo Riau, Tp. Batubara, menegaskan bahwa laporan yang telah mereka layangkan ke Polresta Pekanbaru menjadi pijakan awal dalam mengungkap dugaan korupsi di instansi lain. Ia menyatakan bahwa temuan baru di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru semakin memperkuat indikasi adanya pola korupsi dalam penggunaan anggaran di beberapa dinas di lingkungan Pemko Pekanbaru.
“Kami tidak akan berhenti di satu dinas saja, laporan kami sebelumnya terkait Disperindag sudah resmi kami serahkan ke Polresta Pekanbaru, dan kami melihat ada indikasi dugaan korupsi, Mark-Up dan fiktif di Dinas Perhubungan, maka kami selaku sosial kontrol wajib melaporkan dan menyerahkannya kepada pihak berwenang,” ujar Tp. Batubara.
Lebih lanjut, ia meminta agar Polresta Pekanbaru melakukan uji petik di lapangan untuk memastikan kejelasan anggaran yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah dialokasikan sesuai dengan aturan dan peraturan yang tertera.
“Kami mendesak agar aparat penegak hukum segera melakukan penindakan terhadap laporan yang kami layangkan, dan segera memanggil pihak – pihak yang berkaitan, ini penting agar publik mengetahui apakah anggaran yang dialokasikan benar-benar digunakan sebagaimana mestinya,” tegasnya.
Seperti pada laporan sebelumnya, Forkorindo Riau menegaskan akan terus mengawal jalannya pemeriksaan agar setiap dugaan korupsi bisa diungkap dengan transparan. Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan ini.
Forkorindo Riau menyatakan komitmennya untuk terus mengawasi penggunaan anggaran daerah, terutama dalam proyek-proyek yang menggunakan skema E-Katalog atau metode pengadaan lainnya yang berpotensi disalahgunakan.
(Tim).
