PEKANBARU, – Jagat maya heboh dengan beredarnya sebuah video viral seorang pria lanjut usia diduga keturunan Tionghoa mengaku memiliki perusahaan jasa scaffolding bekerja di PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP). Dalam pengakuannya, pria lanjut usia tersebut mengatakan adanya dugaan praktik mark up yang merugikan perusahaan tempat anaknya bekerja sama.
Dalam video berdurasi beberapa menit itu, ia menceritakan perusahaan scaffolding miliknya dijalankan oleh anaknya bernama Eddy. Menurut pengakuannya, setiap akhir tahun selalu ada permintaan setoran dari oknum karyawan PT RAPP. Modusnya, volume pekerjaan yang sebenarnya 1.000 meter ditagihkan menjadi 1.500 meter. Selisih 500 meter itulah yang kemudian dibagi-bagikan ke oknum internal perusahaan.
Praktik penyerahan uang pun disebut berlangsung unik. Pria lanjut usia itu mengungkap, uang hasil mark up biasanya dimasukkan ke dalam bungkus nasi di kedai kopi 99 miliknya. Oknum karyawan PT RAPP kemudian datang seolah membeli nasi, padahal di dalam bungkus tersebut sudah diselipkan uang ratusan juta rupiah.
“Kadang 200 juta, kadang 50 juta. Sudah lama cara itu dilakukan, terutama setiap akhir tahun dan menjelang Lebaran,” ungkapnya dalam video yang kini beredar luas.
Oknum yang datang disebut merupakan user project dari PT RAPP. Pengakuan ini sontak memicu perhatian publik, mengingat dugaan praktik manipulasi anggaran ini sudah berlangsung lama.
Sementara itu, pihak manajemen PT. RAPP ketika dikonfirmasi tidak menampik adanya laporan tersebut. Mereka menyebut dugaan mark up jasa scaffolding itu kini sedang ditangani aparat penegak hukum.
“Benar, ada laporan terkait hal tersebut. Saat ini sudah dalam proses penyidikan di Polda Riau,” ujar perwakilan manajemen singkat.
Saat dikonfirmasi kepada Eddy soal kebenaran informasi yang beredar, melalui pesan WhatsApp, hingga berita ini terbit pihak Eddy belum memberikan tanggapan.
Hingga kini, Polda Riau dikabarkan tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan praktik mark up yang merugikan perusahaan besar di Riau itu.(Tim)
