ROHUL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hulu kembali menjadi sorotan. Hal itu menyusul minimnya kehadiran anggota dewan pada rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Rohul, Jumat (29/8/2025).
Paripurna tersebut sejatinya membahas agenda penting, yakni penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) Ranperda tentang pengurangan modal pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Rokan Hulu, sekaligus penutupan masa persidangan ketiga dan pembukaan masa persidangan kesatu tahun 2025.
Namun sayangnya, banyak kursi anggota dewan tampak kosong. Kondisi itu langsung mendapat kritik dari berbagai pihak, termasuk dari Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil (Korek) Kabupaten Rokan Hulu, Armen Nasution.
Kritik DPC Korek Rohul
Armen yang hadir bersama Sekretaris DPC Korek menilai, absennya banyak anggota DPRD dalam paripurna mencerminkan lemahnya komitmen wakil rakyat dalam menjalankan tugas serta amanah yang telah diberikan masyarakat.
“Ini forum resmi dan sangat penting, karena menyangkut kebijakan strategis daerah. Kalau banyak anggota dewan tidak hadir, bagaimana masyarakat bisa percaya mereka betul-betul memperjuangkan kepentingan publik?” tegas Armen.
Ia menambahkan, kehadiran anggota dewan di setiap paripurna bukan hanya soal formalitas, tetapi merupakan tanggung jawab moral dan politik. Menurutnya, absensi yang tinggi dapat menurunkan wibawa DPRD sebagai lembaga legislatif yang seharusnya menjadi representasi rakyat.
“Kalau rapat paripurna saja disepelekan, bagaimana nasib pembahasan kebijakan yang lebih teknis? Jangan sampai rakyat melihat bahwa wakilnya hanya serius saat musim politik, tapi abai ketika harus bekerja di gedung dewan,” ungkapnya.
Paripurna Adalah Wadah Demokrasi
Sekretaris DPC Korek juga menambahkan bahwa paripurna DPRD merupakan wadah demokrasi daerah yang tak boleh diabaikan. Paripurna bukan hanya seremonial, tetapi forum tertinggi dalam pengambilan keputusan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban.
Khusus dalam kasus Ranperda pengurangan modal Perumda Rohul, kata dia, masyarakat perlu tahu arah kebijakan dewan terhadap BUMD daerah yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan aset dan pembangunan ekonomi daerah.
Harapan untuk Perbaikan
Atas kejadian ini, DPC Korek Rohul meminta pimpinan DPRD mengambil sikap tegas agar ke depan tidak ada lagi paripurna yang sepi kehadiran anggota dewan.
“Ketidakhadiran seperti ini harus menjadi catatan serius bagi pimpinan DPRD. Perlu ada aturan internal yang lebih tegas, supaya anggota benar-benar disiplin hadir. Kalau tidak, wibawa lembaga legislatif akan jatuh di mata rakyat,” tutup Armen.
Masyarakat Rohul pun kini berharap agar DPRD lebih disiplin dan sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya, sehingga setiap keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.hrd.
