Rohil,– Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiks) Kabupaten Rokan Hilir meluruskan informasi yang beredar mengenai dugaan anggaran sewa server senilai Rp450 juta per tahun selama periode 2021–2025. Klarifikasi ini disampaikan langsung oleh Kepala Diskominfotiks Rohil, Indra Gunawan, S.E., M.H., pada Senin (19/05/2025).
Indra menegaskan bahwa informasi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan dikhawatirkan dapat menyesatkan opini publik apabila tidak segera diklarifikasi.
“Tidak benar jika disebut kami menganggarkan Rp450 juta per tahun hanya untuk penyewaan server. Yang benar, biaya sewa server kami adalah Rp12,5 juta per bulan, dan itu sudah mencakup seluruh kebutuhan kritikal yang menunjang operasional digital pemerintahan,” ujar Indra dalam pernyataannya kepada media ini via pesan WhatsApp.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa server yang digunakan Diskominfotiks bukan sekadar berfungsi sebagai penyimpanan data, melainkan sebagai tulang punggung sistem digital Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Server tersebut menopang domain utama rohilkab.go.id, ratusan subdomain perangkat daerah, serta berbagai aplikasi layanan publik yang terintegrasi secara real-time.
“Ini infrastruktur strategis. Kami menggunakan layanan dedicated server dari PT Optimus dan PT Cipta Informatika yang berbasis di NIX Datacenter Jakarta, dengan standar pengelolaan data center internasional,” tambahnya.
Indra juga membeberkan bahwa sistem tersebut dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan canggih seperti firewall berlisensi dari Sangfor Technology, enkripsi SSL, VPN, sistem pemantauan performa, serta Service Level Agreement (SLA) dengan jaminan uptime sebesar 99,5 persen. Server ini juga terlindungi oleh layanan Cloudflare untuk mempercepat akses dan meningkatkan ketahanan terhadap serangan siber.
“Kami bukan hanya menjaga data, tetapi juga memastikan layanan digital tetap berjalan stabil dan aman. Keamanan sistem adalah prioritas,” tegas Indra.
Terkait dengan isu Pusat Data Nasional (PDN), ia menjelaskan bahwa Diskominfotiks sebenarnya telah memulai proses integrasi ke PDN sejak 2024. Namun, serangan siber berupa ransomware yang sempat melumpuhkan sebagian layanan PDN menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya strategi cadangan.
“Kami mendukung transformasi digital nasional. Tapi insiden terhadap PDN membuktikan bahwa diversifikasi sistem dan backup sangat krusial. Tugas kami adalah memastikan layanan publik tidak boleh berhenti karena risiko keamanan,” ujarnya.
Sebagai bagian dari mitigasi risiko, infrastruktur server yang digunakan saat ini juga didukung oleh fitur keamanan tambahan seperti AI-based Malware Detection, URL Filtering, Intrusion Prevention and Detection System (IPS/IDS), perlindungan terhadap serangan Advanced Persistent Threat (APT), Mail Security, serta sistem penilaian risiko secara berkala.
Indra menutup keterangannya dengan menegaskan bahwa seluruh pengelolaan sistem informasi di Diskominfotiks selalu mengedepankan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi.
“Kami siap diaudit kapan saja. Setiap rupiah yang dibelanjakan didasarkan pada kebutuhan riil, bukan asumsi. Yang kami kelola bukan hanya data, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan digital pemerintah,” pungkasnya.
