INHIL– Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) kembali mencuat di Kabupaten Indragiri Hilir. Kali ini, sorotan tertuju pada Desa Tanah Merah, di mana sekitar Rp 1 miliar dari total anggaran Dana Desa tahun 2024 diduga tidak jelas penggunaannya.
Berdasarkan data yang dihimpun, Desa Tanah Merah menerima total sebesar Rp 2.126.374.400 pada tahun 2024. Dana tersebut dicairkan dalam tiga tahap, yakni tahap pertama sebesar Rp 434.119.200 dan tahap kedua sebesar Rp 629.068.000. Namun, pencairan tahap ketiga belum diketahui jumlahnya, dan tidak ada informasi resmi mengenai alokasinya.
Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa masyarakat mempertanyakan penggunaan dana tersebut, terutama untuk program ketahanan pangan nabati dan hewani.
Kami hanya dengar-dengar dana dialihkan ke perahu atau pompong untuk nelayan, tapi tidak tahu siapa yang dapat, berapa banyak, dan dikelola siapa. Apakah oleh BUMDes atau bukan, tidak pernah dijelaskan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ketidakmerataan bantuan serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan desa.
Saya warga sini, hidup susah, beli beras saja susah. Tapi tidak pernah dapat bantuan apapun dari desa. Tidak pernah tahu rasanya BLT atau program ketahanan pangan,” ujarnya dengan nada kecewa.
Lebih jauh, warga mendesak agar Inspektorat Kabupaten Inhil serta aparat penegak hukum segera turun tangan untuk mengaudit penggunaan DD tersebut.
Kami masyarakat Desa Tanah Merah minta Inspektorat dan aparat hukum segera menyelidiki. Sekitar Rp 1 miliar dana desa tidak jelas penggunaannya,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Camat Tanah Merah mengonfirmasi bahwa program ketahanan pangan diarahkan ke pengadaan pompong dan alat tangkap ikan. Namun, ia mengaku tidak mengetahui besaran dana yang digunakan.
“Info yang saya dapat bahwa ketahanan pangan dan nabati adalah pembelian pompong dengan alat tangkap ikan jaring untuk beberapa kelompok, sementara jumlah uangnya tidak tahu,” tulis Camat.
Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanah Merah enggan memberikan tanggapan saat diminta konfirmasi mengenai pengelolaan dana tersebut.
Upaya konfirmasi juga dilakukan kepada PLT Kepala Desa yang juga merangkap Sekdes, Tanah Merah, Muhzi Saputra Dinata, SE, serta Sekretaris Desa melalui pesan WhatsApp, namun hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan jawaban atau klarifikasi resmi. (tim)
