Riau – Bayangkan karangan bunga megah berdiri tegak, bukan simbol sukacita, melainkan jeritan hati rakyat Riau. Kalimat tegas, “USUT DEFISIT ANGGARAN!”, tercetak di atasnya – suatu tuntutan yang menggemakan keresahan mendalam. Defisit anggaran mencapai 1,7 Triliun Rupiah. Angka fantastis ini menimbulkan pertanyaan menganga: kemana mengalirnya uang rakyat Riau?
Setiap rupiah yang masuk kas daerah adalah hasil keringat dan jerih payah kita. Uang tersebut seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur yang memadai, meningkatkan kualitas pendidikan, dan menyejahterakan masyarakat Riau. Namun, defisit yang menganga ini menimbulkan kecurigaan serius: apakah terdapat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah? Apakah ada pihak yang bertanggung jawab atas hilangnya uang rakyat dalam jumlah yang sangat signifikan ini? Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pun telah dikeluarkan, menambah keprihatinan kita.
Cipayung Plus mendesak DPRD Riau untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki LHP BPK RI tersebut. Kita tidak bisa tinggal diam! Kita tidak bisa membiarkan uang rakyat lenyap tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Kita menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keadilan!
Mari kita tekan DPRD Riau untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Pansus harus memeriksa setiap detail, mengungkap setiap kejanggalan, dan menuntut pertanggungjawaban bagi semua pihak yang terlibat. Jangan sampai kasus ini menjadi preseden buruk dalam pengelolaan keuangan daerah dan menggerus kepercayaan publik. Masa depan Riau ada di tangan kita. Bersama, kita bisa memperjuangkan hak-hak kita dan memastikan uang rakyat digunakan untuk kepentingan rakyat. Jangan biarkan koruptor lolos begitu saja!
