Mandailing Natal — Total dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Kabupaten Mandailing Natal (Madina) pada tahun 2024 tercatat mencapai angka fantastis, yakni Rp. 92.988.110.000. Dana ini dialokasikan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar bagi total 87.759 siswa di wilayah tersebut. Namun, alih-alih menjadi katalisator peningkatan mutu pendidikan, besarnya anggaran justru menimbulkan berbagai sorotan dan pertanyaan publik.
Pasalnya, dana BOS yang seharusnya digunakan secara transparan dan akuntabel demi kepentingan siswa, justru diduga kerap dijadikan ladang bisnis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Praktik bimbingan teknis (bimtek) guru yang terkesan dipaksakan, serta adanya titipan barang dengan harga di atas pasaran ke sekolah-sekolah, menjadi sorotan utama.
Beberapa sumber yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa kegiatan bimtek menyedot anggaran dana BOS kerap kali tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kompetensi guru, namun tetap menyedot dana BOS dalam jumlah besar. “Banyak kegiatan yang terkesan hanya formalitas, tapi biayanya tinggi. Padahal guru lebih membutuhkan pelatihan yang benar-benar bermanfaat,” ungkap (MD) seorang kepala sekolah yang tidak mau disebutkan namanya.
Selain itu, modus lain yang dikabarkan marak adalah pengadaan barang titipan, di mana sekolah dipaksa membeli barang dari pihak tertentu dengan harga jauh lebih tinggi dari harga pasar. Praktik semacam ini, jika benar terjadi secara sistemik, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mematikan ruang inovasi dan kreativitas sekolah dalam mengelola anggaran.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan terjadinya degradasi kualitas pendidikan di Mandailing Natal. Alih-alih berfokus pada peningkatan mutu layanan pendidikan, banyak tenaga pendidik dan kepala sekolah justru disibukkan dengan urusan administratif dan tekanan dari pihak luar yang mencari keuntungan pribadi.
Masyarakat pun mulai bertanya-tanya: Apakah dunia pendidikan di Mandailing Natal benar-benar telah sebobrok itu ?
Masyarakat lokal meminta agar Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana BOS di Mandailing Natal. “Transparansi dan pengawasan harus diperkuat. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama, dan jangan biarkan anggaran Fantastis setiap tahun justru menjadi bajakan,” ujar Hapsin aktivis Pemuda yang aktif di Panyabungan. (30/06/2025)
Disisi lain hingga berita ini diterbitkan, Kepala dinas pendidikan Mandailing Natal belum memberikan pernyataan terkait penggunaan dana BOS di Mandailing Natal.
(Magrifatulloh).
