redaksigarudasakti
Pekanbaru | GARUDASAKTI.ID| Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) DPW Riau soroti kejanggalan Anggaran Desa Simpang Beringin yang tidak sesuai.
Ketua DPW JPKP Riau FZ.Tahrihoran, melalui PIC Investigasinya Sahar menerangkan bahwa ada anggaran yang tidak sesuai keluar dalam kegunaan nya,Sahar mendapat informasi ini yang di kutip dari masyarakat setempat”, Tegas Sahar.
Hasil investigasi JPKP DPW Riau di desa simpang Beringin, Masyarakat nya menunjukkan yang seharusnya layak mendapat Bantuan untuk pembuatan sumur bor adalah dimana salah satu RW / RT yang membutuhkan sumur bor.
Untuk itu JPKP DPW Riau sangat berharap kepada Inspektorat untuk mengaudit ADD Desa simpang Beringin yang disinyalir tidak tepat sasaran baik dari segi bantuan kepada masyarakat dan juga pembangunan yang dianggarkan dari ADD perlu diaudit kembali,” Tegas fz.tarihoran.
Fz.Tarihoran selaku Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) DPW Riau bersama Waka dan investigasi mengunjungi inspektorat kabupaten Pelalawan,Dalam kunjungan ini JPKP DPW Riau menindaklanjuti hasil temuan dugaan penyelewengan dana Desa dalam pembangunan jalan semenisasi dan pembangunan sumur bor yang ada di lingkungan Desa Simpang beringin.
Sebelumnya DPW JPKP Riau sudah menghubungi / chating kepada kepala desa Simpang beringin untuk meminta penjelasan tentang hasil temuan tim investigasi kami, akan tetapi kepala desa Simpang beringin(Taharuddin Ibrahim) kecamatan sei kijang kabupaten Pelalawan tidak pernah menanggapi dan cuek/ alias tidak merespon.
Atas dasar itu lah kami mengunjungi inspektorat kabupaten Pelalawan sebagai pembina desa, Dalam kunjungan kami ini diterima oleh salah satu staf inspektorat (firdaus) beliau mengatakan kepala inspektorat kabupaten Pelalawan tidak berada ditempat.
Selanjutnya pihak JPKP DPW Riau akan melanjutkan hasil temuan tim investigasi kami ini kepada pihak yang berwajib agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia,” Ucap ketua JPKP DPW Riau.
Begitu juga dengan penyampaian oleh Waka jaringan pendamping kebijakan pembangunan (JPKP) DPW Riau Iwansa Nasution bahwa temuan team investigasi kami ini akan kita tindaklanjuti dan harapan kami kepada inspektorat untuk bersikap Kooperatif dalam memberantas korupsi di tingkat Desa.
Kami JPKP DPW Riau akan mengawasi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar kebijakan tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang ambil keuntungan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok Tambah Waka JPKP DPW Riau dengan nada tegas,” Tutup iwansa.
