Riau – Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Bersatu Riau meminta agar KPK bisa mendalami dan menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan oleh Oknum DJP Riau Berinisial W. Meskipun saat ini oknum W telah dipindah tugaskan ke Provinsi Banten, namun APMBR merasa bahwa kasus dugaan tersebut masih bisa didalami. APMBR juga berharap agar Kemenkeu jangan coba melindungi anggota dengan cara dimutasi.
Hal ini disampaikan oleh M.Arsyad saat dijumpai oleh awak media.Menurutnya ada upaya dari Ditjen pajak untuk melindungi oknum W. Padahal masalah ini telah lama disuarakan tapi tak ada penyelesaian yang dilakukan oleh Kemenkeu.Malahan yang terjadi adalah pemindah tugas oknum W.
“Kami berharap KPK, kejaksaan agung dapat mendalami kasus ini. Diduga kuat oknum telah memanfaatkan tugasnya sebagai penelaah keberatan pajak di Riau untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya. Permasalahan ini telah lama mencuat ke permukaan bahkan kami pun telah berulang kali melakukan unjuk rasa agar DJP Riau bisa memberikan sanksi tegas pada oknum w,” ujar M.Arsyad.
“Saat ini bukan sanksi yang terima oleh oknum W tapi malah pemindah tugas ke Provinsi Banten. Kuat dugaan bahwa pemindah tugas ini adalah upaya untuk melindungi dan menyelamatkan oknum W dari desakan APMBR untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Kemenkeu sepertinya tidak ingin memberikan sanksi kepada Oknum W, tapi malah menjauhkan oknum W dari orang-orang yang yang mengetahui dugaan korupsi tersebut,” tambah M.Arsyad.
“Bantu Kami Bapak KPK, Kejaksaan Agung Geledah Rumah Kediaman Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Riau Yang Dipindah tugaskan ke Banten.DJP Riau Diduga Melindungi oknum W dari jeratan Permainan Pajak yang ada Diriau. Tidak tanggung-tanggung oknum W memiliki Harta Kekayaan berupa Rumah Mewah Dan Ruko 12 pintu serta kos – kosan mewah seperti hotel bintang 5. Selain itu juga tanah ada ditengah kota yang nilainya fantastis.Diduga kuat aset tersebut mengatasnamakan keluarga dan adeknya.Bahkan masyarakat sekitar juga curiga dengan harta oknum W. Hal ini tak lepas dari riwayat hidup oknum W ini. Jika dari orang tuanya saja juga tidak mungkin karena hanya pinsiunan guru smp,terang M.Arsyad.
“Harapan kami agar KPK bisa mendalami semua hal soal oknum W.Jika benar ada indikasi korupsi maka harus bisa diberikan sanksi dan hukuman yang tegas.Pajak rakyat bukan untuk dikorupsi tapi adalah dana untuk pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya, Pungkas M.Arsyad.
