GARUDASAKTI ID – Jakarta – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sudah menyalurkan pembiayaan untuk 1.522.035 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pembiayaan senilai Rp 142,11 triliun itu diberikan sejak 2010 hingga 31 Juli 2024.
Pembiayaan tersebut disalurkan dari dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 1.508.298 unit rumah atau senilai Rp 140,016 triliun. Sementara pembiayaan Tapera periode 2021 sampai dengan 31 Juli 2024 sebanyak 13.737 unit rumah senilai Rp 2,1 triliun.
Seperti diketahui, BP Tapera dibentuk untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang dan berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta, sekaligus dipercaya sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP).
Manfaat dari pembiayaan perumahan yang disalurkan BP Tapera sudah dirasakan oleh jutaan masyarakat yang menjadi peserta untuk pembiayaan Tapera yang saat ini masih dimanfaatkan oleh PNS dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk penyaluran FLPP.
Seorang guru SDN Pantai Harapan Jaya 04, Bekasi, Jawa Barat, Via Octavian adalah seorang penerima manfaat Rumah Tapera yang merasakan secara langsung manfaatnya.
“Cepat dan efektif prosesnya. Bangunan dan kondisi rumahnya pun bagus, meskipun rumah subsidi tapi berkualitas.” ujar Via dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (14/7/2024).
Mengingat memiliki peranan penting tidak hanya dalam kehidupan tetapi juga menunjang dari sisi pendidikan. Menurut Via, rumah adalah awal pertama pendidikan dimulai karena orang tua bersama anak dapat saling belajar dan membimbing generasinya.
Ia berharap pemerintah dapat terus melanjutkan program ini agar tidak hanya PNS yang dapat menikmati, tetapi juga seluruh masyarakat yang membutuhkan rumah yang layak huni dan terjangkau.
Selain pembiayaan Tapera, penghuni Perumahan Indirisma Regency 2, Malang Jawa Timur, Muhammad juga merasakan manfaat dari pembiayaan program FLPP yang dikelola oleh BP Tapera.
“Program FLPP sangat membantu kami untuk memiliki rumah yang layak. Kami merasa beruntung karena perumahan ini dekat dengan tempat wisata alam, yang membuat lingkungan kami lebih nyaman dan sehat. Selain itu, proses pengajuan KPR FLPP relatif mudah dan terjangkau, yang sangat bermanfaat bagi keluarga kami,” ucap Muhammad.
Di sisi lain, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengungkapkan BP Tapera akan dihadapkan dengan tantangan-tantangan ke depan mulai dari backlog kepenghunian hingga daya beli masyarakat.
“Tantangan utama dalam pembiayaan perumahan adalah pemenuhan backlog kepenghunian yang sudah mencapai 6,9 juta rumah tangga, sumber pembiayaan KPR yang belum kompetitif, ketimpangan akses dan daya beli masyarakat, serta transisi demografi keperkotaan,” katanya.
BP Tapera mencatatkan 83 persen backlog kepemilikan rumah merupakan MBR. Hal ini agar mereka dapat menempati rumah layak dan terjangkau dan sebagai upaya dalam rangka mempercepat upaya mengatasi backlog perumahan.
Pemerintah hadir melalui dukungan APBN, di mana BP Tapera berfungsi sebagai pengelola dana dan demand aggregator. Sedangkan dukungan perbankan dari sisi pembiayaan, developer dari sisi pasokan, dan masyarakat pada umumnya sebagai peserta Tapera.
Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024, kontribusi program FLPP diharapkan mampu berkontribusi mengurangi backlog kepemilikan rumah bagi MBR sebesar 1,3%. Adapun kontribusi program FLPP sejak 2010 hingga 2024 terhadap backlog rumah MBR diperkirakan telah mencapai 7,5%.
BP Tapera bermaksud untuk meningkatkan ketersediaan dana dan prioritas penyaluran sehingga mencukupi dan lebih tepat sasaran.
Lalu, menyediakan pembiayaan yang terjangkau sesuai dengan kemampuan, meningkatkan bankability peserta informal dengan tabungan beserta profiling demand dan risikonya, serta untuk mengelola dana jangka panjang berbasis tabungan yang diharapkan dapat menggantikan peran APBN serta mengatasi masalah funding mismatch pembiayaan perumahan.