KAMPAR, RIAU — Aktivitas dugaan penyulingan oli kotor menjadi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, kembali menjadi sorotan. Pasalnya, gudang yang sebelumnya disebut-sebut telah disegel oleh Pemerintah Kabupaten Kampar setelah mengalami kebakaran, kini diduga kembali didirikan di lokasi yang tidak jauh dari tempat semula.
Kemunculan kembali bangunan yang diduga digunakan untuk aktivitas penyulingan oli bekas tersebut memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Siapa pihak yang bertanggung jawab? Apakah kegiatan tersebut telah mengantongi izin? Dan mengapa aktivitas serupa diduga kembali muncul setelah sebelumnya menjadi persoalan?
Berdasarkan keterangan sejumlah warga, gudang penyulingan oli kotor tersebut awalnya berada di kawasan Jalan Bombara, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu. Sekitar Oktober 2026, lokasi itu dilaporkan mengalami kebakaran hingga mengundang perhatian masyarakat dan pihak terkait.
Namun, warga mengaku kembali dibuat terkejut setelah melihat sejumlah material yang diduga merupakan bekas perlengkapan gudang lama dipindahkan ke lokasi baru, tepatnya di Jalan Pembangunan, Dusun II, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar.
Material yang disebut-sebut dipindahkan antara lain seng pagar, drum berisi oli kotor, serta tungku berukuran besar yang diduga digunakan untuk proses penyulingan.
BAU ASAP MENYENGAT, WARGA KHAWATIR KESELAMATAN ANAK-ANAK
Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut dugaan aktivitas usaha tanpa izin. Warga mengaku sangat resah terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas penyulingan tersebut.
Salah seorang warga menyampaikan bahwa ketika proses penyulingan berlangsung, asap dengan bau menyengat diduga menyebar ke lingkungan permukiman.
Kondisi itu, menurut warga, membuat sebagian masyarakat mengalami keluhan seperti sesak napas dan batuk-batuk.
“Kami sangat resah dengan bau asap yang dikeluarkan dari kegiatan penyulingan oli kotor tersebut. Baunya menyengat dan membuat warga tidak nyaman. Bahkan ada warga yang mengeluhkan sesak napas dan batuk-batuk. Kami paling khawatir terhadap kesehatan anak-anak,” ungkap seorang warga.
Warga juga mengungkapkan bahwa sebelum kebakaran terjadi, masyarakat sebenarnya telah sepakat untuk menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap keberadaan aktivitas penyulingan tersebut.
Namun, rencana itu belum terlaksana karena gudang tersebut lebih dahulu mengalami kebakaran.
Kini, setelah muncul dugaan pendirian kembali gudang di lokasi berbeda, keresahan masyarakat kembali mencuat.
WARGA PERTANYAKAN PENGAWASAN APARAT DI TINGKAT DESA
Tidak hanya mempertanyakan keberadaan gudang tersebut, warga juga menyoroti pengawasan aparat kewilayahan, termasuk Babinsa dari TNI dan Bhabinkamtibmas dari Polri yang bertugas di wilayah desa.
Masyarakat mempertanyakan bagaimana aktivitas yang diduga berkaitan dengan penyulingan oli kotor tersebut dapat kembali muncul tanpa diketahui atau ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait.
“Mustahil kalau tidak ada yang mengetahui aktivitas seperti ini. Di setiap desa ada Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Sebenarnya bagaimana pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi membahayakan masyarakat?” ujar warga dengan nada kecewa.
Pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka oleh pihak terkait agar tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DAN APH DIMINTA TURUN TANGAN
Masyarakat Dusun II Simpang Pulai secara tegas meminta Pemerintah Kabupaten Kampar, instansi lingkungan hidup, serta aparat penegak hukum segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan.
Warga meminta agar legalitas bangunan, izin usaha, pengelolaan limbah, serta potensi pencemaran udara dari aktivitas yang diduga sebagai penyulingan oli kotor tersebut diperiksa secara menyeluruh.
Mereka juga meminta agar aktivitas operasional dihentikan sementara apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau risiko terhadap keselamatan masyarakat, sampai seluruh aspek perizinan dan standar keselamatan dipastikan terpenuhi.
“Kami memohon kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar jangan membiarkan gudang tersebut kembali beroperasi. Ini bukan persoalan kepentingan kelompok tertentu, tetapi menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat. Jangan sampai harus ada korban terlebih dahulu baru dilakukan tindakan,” tegas warga.
Warga bahkan memperingatkan bahwa apabila keluhan mereka tidak mendapatkan perhatian serius, masyarakat setempat berencana mengambil langkah melalui aksi penyampaian aspirasi.
SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?
Munculnya kembali dugaan aktivitas penyulingan oli kotor setelah lokasi sebelumnya disegel menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian serius.
Publik berhak mengetahui apakah bangunan yang kini berdiri di Jalan Pembangunan tersebut memiliki izin dan apakah aktivitasnya berkaitan dengan lokasi penyulingan sebelumnya.
Aparat penegak hukum juga diharapkan menelusuri asal-usul bahan baku, proses pengolahan, pengelolaan residu limbah, hingga legalitas produk yang diduga dihasilkan.
Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut hingga menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Kampar, instansi terkait, aparat penegak hukum, maupun pihak pengelola gudang belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pendirian kembali lokasi penyulingan tersebut.
Redaksi akan terus berupaya melakukan konfirmasi dan penelusuran lebih lanjut guna mendapatkan penjelasan dari seluruh pihak terkait.













