Example 728x250
BeritaTebo

‎Pemkab Tebo Siapkan Langkah Penyelamatan Habitat Gajah

6
×

‎Pemkab Tebo Siapkan Langkah Penyelamatan Habitat Gajah

Sebarkan artikel ini

‎TEBO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tebo, Provinsi Jambi, mengambil langkah dalam upaya penyelamatan habitat gajah di wilayah Kabupaten Tebo. Upaya tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2026 terkait penyelamatan habitat gajah.
‎
‎Persoalan keberadaan gajah liar sebelumnya menjadi perhatian masyarakat, terutama setelah sejumlah kawanan gajah keluar dari habitatnya dan memasuki wilayah perkebunan serta ladang milik masyarakat.
‎
‎Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tebo, Sindi, menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan pembahasan dan sosialisasi bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jambi serta Kementerian Kehutanan.
‎
‎“Kalau terkait dengan gajah, sudah terbit Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2026 yang intinya adalah penyelamatan habitat gajah. Beberapa minggu yang lalu sudah kita diskusikan dan sosialisasikan bersama BKSDA Provinsi Jambi dan Kementerian Kehutanan,” ujar Sindi, Selasa (17/11/2026).
‎
‎Menurutnya, salah satu poin yang menjadi perhatian pemerintah adalah mengembalikan gajah yang saat ini berada di luar habitatnya ke kawasan habitat yang telah ditentukan.
‎
‎Saat ini, keberadaan gajah dilaporkan berada di sejumlah wilayah, termasuk sekitar desa-desa di Kecamatan Serai Serumpun, Bukit Pemuatan, dan Sekutur Jaya.
‎
‎“Gajah yang sekarang keluar dari habitatnya nantinya akan dikembalikan ke habitatnya. Saat ini ada gajah yang berpindah dari habitat ke batang-batang atau kawasan yang berada di sekitar desa,” jelasnya.
‎
‎Dalam pelaksanaannya, Pemkab Tebo akan bekerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pihak perusahaan yang memiliki izin usaha di wilayah Kabupaten Tebo, khususnya di kawasan yang menjadi bagian dari habitat maupun koridor pergerakan gajah.
‎
‎“Ke depannya akan ada kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kabupaten juga akan mengembalikan habitat tersebut dengan dukungan perusahaan-perusahaan yang mendapatkan izin di daerah kita, seperti di Kecamatan Sumay dan Tujuh Koto,” katanya.
‎
‎Sindi menyebutkan, sebelumnya telah dilakukan pembahasan dan dibuat berita acara mengenai pembagian tugas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam upaya penyelamatan habitat gajah.
‎
‎“Sudah ada berita acara dan kesepakatan. Nanti pusat tugasnya apa, provinsi tugasnya apa, dan kabupaten tugasnya apa. Karena Kabupaten juga merupakan salah satu wilayah yang menjadi habitat gajah,” ujarnya.
‎
‎Ia menegaskan, pemerintah pusat memiliki komitmen untuk mengembalikan gajah ke habitatnya. Saat ini, langkah tersebut masih dalam proses pembahasan bersama sejumlah pihak, termasuk perusahaan yang berada di sekitar wilayah habitat gajah.
‎
‎Sementara itu, untuk menangani gajah yang saat ini keluar dari habitat dan memasuki ladang masyarakat, pemerintah bersama BKSDA melakukan langkah mitigasi agar gajah tidak semakin mendekati permukiman maupun lahan pertanian warga.
‎
‎“Kita sedang melakukan mitigasi agar gajah tidak mendekati ladang-ladang masyarakat. Kita bekerja bersama masyarakat untuk menghalau. Tentunya juga dibutuhkan orang-orang yang ahli, dan saat ini prosesnya sedang berjalan,” ungkap Sindi.
‎
‎Selain mitigasi, pemerintah juga berencana menyiapkan posko di sejumlah titik yang selama ini menjadi lokasi perlintasan atau keberadaan gajah. Posko tersebut nantinya diharapkan dapat membantu melakukan pemantauan dan penghalauan agar gajah kembali menuju koridor habitatnya.
‎
‎“Jadi nanti ada posko di masing-masing titik yang biasa menjadi tempat gajah. Supaya bisa kita halau ke tempat yang memang menjadi koridor, sehingga gajah tidak mencari makan di kebun masyarakat,” jelasnya.
‎
‎Sindi menambahkan, BKSDA Provinsi Jambi saat ini juga telah turun ke lapangan untuk melakukan mitigasi bersama masyarakat.
‎
‎Menurutnya, laporan terkait keberadaan gajah yang keluar dari habitat sudah berlangsung cukup lama. Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan semakin terganggunya koridor habitat gajah yang menyebabkan satwa tersebut keluar untuk mencari sumber makanan.
‎
‎“Laporan dari masyarakat itu sudah lama, karena koridor habitat mereka sudah mulai terganggu sehingga gajah keluar dari habitatnya. Oleh karena itu, salah satu solusinya diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2026,” katanya.
‎
‎Pemkab Tebo mengimbau masyarakat untuk tetap waspada apabila menemukan keberadaan gajah di sekitar perkebunan maupun permukiman. Masyarakat juga diminta bekerja sama dengan petugas BKSDA dalam melakukan penghalauan.
‎
‎Pemerintah menegaskan agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat melukai atau menyakiti gajah, mengingat gajah merupakan satwa yang dilindungi.
‎
‎Pemkab Tebo berharap melalui kerja sama pemerintah, BKSDA, perusahaan, dan masyarakat, konflik antara manusia dan gajah dapat diminimalkan serta habitat dan koridor pergerakan gajah di wilayah Tebo dapat kembali terjaga.
‎
‎
‎
‎(ROBY HABLY)
‎

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *