PEKANBARU – Sikap politik Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau I, Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom., M.M., yang dikabarkan ikut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menuai pertanyaan.
Kali ini, tantangan datang dari Muhajirin Siringo Ringo, yang mempertanyakan keberanian Karmila Sari dalam menyuarakan persoalan dugaan keabsahan ijazah Bupati Rokan Hilir, Bistamam, yang hingga kini masih menjadi polemik hukum.
Muhajirin menilai, sebagai wakil rakyat yang berasal dari Dapil Riau I, Karmila Sari semestinya juga memberikan perhatian terhadap persoalan serius yang terjadi di daerah pemilihannya sendiri.
Apalagi, Karmila Sari diketahui duduk di Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan, pemuda, olahraga, dan kebudayaan.
Dapil Riau I sendiri meliputi Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu, Bengkalis, Siak, Kepulauan Meranti, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru.
“Untuk persoalan Wakil Presiden Gibran, Bu Karmila bisa bersuara bahkan ikut menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat. Tetapi bagaimana dengan persoalan dugaan ijazah Bupati Rokan Hilir? Pernahkah beliau secara terbuka menyampaikan sikap atau memberikan perhatian terhadap persoalan ini?” tantang Muhajirin.
Menurut Muhajirin, persoalan dugaan keabsahan ijazah Bupati Rohil bukan persoalan baru. Bahkan, dirinya mengaku telah melaporkan persoalan tersebut ke Mabes Polri lebih dari satu tahun lalu.
Perkembangan penanganan perkara tersebut, menurut Muhajirin, kini telah dilimpahkan ke Polda Riau untuk ditindaklanjuti.
Ia mempersoalkan riwayat pendidikan Bistamam yang menurutnya tidak memiliki ijazah SD dan SMP, sementara dokumen pendidikan setingkat SLTA atau sederajat yang digunakan dalam pencalonannya juga tengah dipersoalkan dan diduga tidak sah.
“Yang saya persoalkan adalah konsistensi. Ketika menyangkut Wakil Presiden, ada keberanian untuk mengambil sikap politik. Namun, ketika persoalan serupa menyangkut dugaan keabsahan ijazah seorang kepala daerah di daerah pemilihannya sendiri, mengapa tidak terdengar suara yang sama?” ujarnya.
Muhajirin juga menyoroti posisi politik Bistamam yang diketahui merupakan Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Rokan Hilir.
Menurutnya, situasi tersebut semakin menarik untuk dicermati karena Karmila Sari merupakan kader Partai Golkar yang saat ini duduk sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa persoalan dugaan ijazah harus ditempatkan sebagai persoalan hukum dan administrasi pendidikan, bukan semata-mata persoalan hubungan politik maupun kepartaian.
“Jangan sampai masyarakat melihat ada perbedaan keberanian dalam menyikapi persoalan. Untuk Gibran yang berada di tingkat nasional, berani mengambil sikap. Sementara untuk persoalan Bupati Rohil yang merupakan kepala daerah di wilayah pemilihannya sendiri, justru tidak terdengar suara,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan apakah Karmila Sari telah mengetahui perkembangan laporan dugaan ijazah Bistamam yang kini disebut telah berada di Polda Riau.
Secara terbuka, Muhajirin menantang Karmila Sari agar memberikan penjelasan kepada masyarakat Riau mengenai sikapnya terhadap persoalan tersebut.
Ia meminta Karmila tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan politik nasional, tetapi juga memberikan perhatian terhadap persoalan hukum dan pendidikan yang menyangkut kepala daerah di wilayah konstituennya.
“Bu Karmila Sari, saya menantang Ibu untuk berani bersuara. Apakah Ibu mengetahui persoalan dugaan ijazah Bupati Rohil ini? Bagaimana sikap Ibu sebagai anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan? Apakah Ibu akan ikut mengawal agar persoalan ini terang-benderang?” ungkap Muhajirin.
Ia menambahkan, persoalan ini bukan untuk meminta Karmila Sari membela atau menyalahkan pihak tertentu. Namun, sebagai wakil rakyat, Karmila diharapkan ikut mendorong transparansi dan penegakan hukum apabila terdapat dugaan penyimpangan dokumen pendidikan.
“Jangan hanya berani ikut menandatangani HMP untuk Wakil Presiden. Di daerah sendiri juga ada persoalan serius terkait dugaan ijazah kepala daerah. Kalau memang konsisten memperjuangkan integritas pendidikan dan supremasi hukum, tunjukkan juga perhatian terhadap persoalan di Riau,” tutup Muhajirin.
