KUANTAN SINGINGI, RIAU — Dugaan jaringan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Singingi, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), semakin menjadi sorotan. Aktivitas yang disebut-sebut tersebar di sejumlah titik, mulai dari kawasan Logas hingga Trans F5, diduga melibatkan jaringan yang terorganisasi, dengan pembagian peran mulai dari pemodal, koordinator lapangan, hingga pemasok bahan bakar minyak (BBM).
Dalam informasi yang dihimpun, nama H. Afrizal mencuat dan disebut-sebut sebagai sosok bos besar atau pemodal utama dalam jaringan aktivitas PETI tersebut. Selain H. Afrizal, nama Karlan dan Barus juga muncul dalam informasi mengenai dugaan jaringan pertambangan ilegal di wilayah Singingi.
Sementara itu, sejumlah nama lain, yakni Suradi, Virgo, Poniran, dan Maya, disebut-sebut berperan sebagai koordinator lapangan (korlap) yang diduga mengatur aktivitas di beberapa titik pertambangan.
Jika informasi tersebut benar, aktivitas PETI di Singingi patut diduga bukan sekadar kegiatan pertambangan ilegal berskala kecil, melainkan telah berkembang menjadi jaringan dengan pembagian peran dan dukungan logistik yang perlu ditelusuri secara menyeluruh.
NAMA BONARI MENCUAT, RAZIA PETI DIDUGA SELALU BOCOR
Persoalan semakin serius ketika muncul dugaan kebocoran informasi terkait rencana razia aparat penegak hukum.
Nama Bonari, yang disebut sebagai oknum anggota kepolisian, ikut menjadi sorotan. Berdasarkan informasi dari sumber yang diterima, terdapat dugaan bahwa informasi mengenai rencana penertiban PETI lebih dahulu diketahui oleh pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas tersebut.
Akibatnya, ketika petugas turun ke lapangan, para pelaku disebut-sebut telah lebih dahulu melarikan diri atau menghentikan sementara aktivitas pertambangan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: bagaimana informasi penindakan yang seharusnya menjadi bagian dari strategi aparat bisa diduga sampai kepada pihak yang menjadi sasaran operasi?
Apakah terdapat komunikasi atau koordinasi tertentu yang menyebabkan para pelaku selalu memiliki kesempatan untuk menghindari razia?
Dugaan ini perlu mendapat perhatian serius dari Propam Polri maupun Polda Riau. Jika ditemukan bukti keterlibatan oknum aparat, pemeriksaan dan penindakan harus dilakukan secara tegas sesuai ketentuan hukum.
SOLAR SUBSIDI DIDUGA MENJADI BAHAN BAKAR JARINGAN PETI
Di balik aktivitas pertambangan yang menggunakan alat berat dan mesin dalam jumlah besar, kebutuhan BBM menjadi persoalan lain yang tidak kalah serius.
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa kebutuhan solar untuk operasional PETI diduga dipenuhi melalui jaringan pemasok BBM subsidi.
Harga yang disebutkan mencapai Rp500.000 hingga Rp550.000 per jerigen berkapasitas 35 liter. Nilai tersebut memunculkan pertanyaan mengenai asal-usul BBM dan jalur distribusi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional tambang ilegal.
Nama Endi turut disebut sebagai salah satu pihak yang diduga menjadi pemasok solar subsidi untuk aktivitas PETI.
Lebih jauh, tiga SPBU di Kabupaten Kuansing ikut disorot dalam informasi dugaan jalur pasokan BBM tersebut, yakni:
1. SPBU Sungai Jering.
2. SPBU Nenas.
3. SPBU Logas.
Ketiga SPBU tersebut perlu ditelusuri oleh pihak berwenang untuk memastikan apakah terdapat penyimpangan distribusi, pembelian menggunakan kendaraan atau pihak perantara, maupun penyaluran BBM subsidi yang tidak sesuai peruntukannya.
Apabila dugaan tersebut terbukti, praktik ini berpotensi merugikan negara sekaligus merampas hak masyarakat yang seharusnya menikmati BBM bersubsidi.
JANGAN HANYA TANGKAP PEKERJA LAPANGAN, TELUSURI BOS DAN JARINGANNYA
Persoalan PETI di Singingi tidak cukup diselesaikan dengan menangkap operator alat berat atau pekerja yang berada di lokasi tambang.
Aparat penegak hukum harus berani menelusuri siapa pemodalnya, siapa yang mengendalikan operasional, siapa pemasok BBM, serta apakah terdapat pihak yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut.
Nama H. Afrizal yang disebut-sebut sebagai bos besar dalam informasi jaringan ini perlu diklarifikasi dan ditelusuri berdasarkan bukti. Demikian pula nama Karlan, Barus, Suradi, Virgo, Poniran, Maya, Bonari, dan Endi yang muncul dalam rangkaian informasi tersebut.
Kapolda Riau dan Kapolres Kuantan Singingi diharapkan tidak tinggal diam. Penelusuran terhadap dugaan kebocoran informasi razia juga perlu dilakukan secara independen agar tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.
Sebab, apabila aktivitas PETI terus berlangsung dengan dukungan alat berat, mesin, dan pasokan BBM subsidi, maka kerusakan lingkungan dan potensi kerugian negara akan semakin besar.
Kini masyarakat menunggu keberanian aparat untuk membongkar dugaan jaringan PETI di Singingi hingga ke akar-akarnya. Bukan hanya pekerja di lapangan yang diperiksa, tetapi juga pihak-pihak yang diduga berada di balik modal, distribusi BBM, dan pengendalian aktivitas pertambangan ilegal tersebut.
Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada seluruh pihak yang namanya disebut dalam pemberitaan ini. Hak jawab dan klarifikasi tetap terbuka demi memenuhi prinsip keberimbangan, akurasi, dan Kode Etik Jurnalistik.
BERSAMBUNG…
