MANDAU, BENGKALIS – Masyarakat di wilayah RT.05/RW.10 Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis segera mengambil tindakan nyata terhadap kondisi infrastruktur jalan yang hingga kini belum mendapatkan tindak lanjut sebagaimana diharapkan.
Warga berharap pemerintah tidak hanya melakukan peninjauan, tetapi segera merealisasikan pengaspalan jalan sekaligus membangun saluran drainase sebagai tempat pembuangan air.
Permintaan masyarakat tersebut menjadi perhatian menyusul kondisi jalan yang terlihat masih berupa tanah bercampur kerikil. Berdasarkan hasil investigasi lapangan pada Jumat (6/11/2026), permukaan jalan tampak belum beraspal, sementara genangan air terlihat di bagian tepi badan jalan.
Masyarakat menginginkan adanya pembangunan yang menyeluruh. Bukan hanya pengaspalan, tetapi juga pembangunan saluran drainase di sisi jalan agar aliran air hujan dapat mengalir dengan baik dan tidak menggenangi badan jalan.
Pasalnya, pembangunan jalan tanpa didukung sistem drainase yang memadai dikhawatirkan tidak akan bertahan lama. Air yang menggenang berpotensi mempercepat kerusakan permukaan jalan, terutama ketika intensitas hujan meningkat.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai perhatian dan perencanaan pemerintah terhadap kebutuhan infrastruktur masyarakat di wilayah Pematang Pudu.
Infrastruktur jalan merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang menunjang aktivitas masyarakat. Jalan yang layak tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pengendara, tetapi juga mendukung kelancaran mobilitas warga serta kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar.
Apabila kondisi jalan terus dibiarkan tanpa penanganan, masyarakat berpotensi menghadapi kesulitan ketika melintas, terutama saat hujan dan permukaan jalan menjadi basah maupun berlumpur.
Karena itu, masyarakat berharap pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Pengaspalan jalan dan pembangunan saluran drainase dinilai harus menjadi satu kesatuan dalam perencanaan pembangunan infrastruktur.
Pemerintah juga diharapkan tidak menunggu sampai kondisi jalan semakin parah atau muncul persoalan yang lebih besar sebelum mengambil tindakan.
Melalui pemberitaan ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), diharapkan segera melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk mengetahui kondisi sebenarnya.
Selain peninjauan, masyarakat juga membutuhkan penjelasan mengenai status kewenangan ruas jalan tersebut, apakah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, atau pihak lainnya.
Jika ruas jalan tersebut berada dalam kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, masyarakat berharap agar usulan pengaspalan dan pembangunan saluran drainase dapat dimasukkan dalam prioritas perencanaan pembangunan daerah.
Transparansi mengenai perencanaan anggaran, tahapan pengerjaan, serta kepastian waktu pelaksanaan juga penting disampaikan kepada masyarakat.
Sebab, pembangunan infrastruktur yang baik bukan hanya tentang mengalokasikan anggaran, melainkan memastikan hasil pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Team Media memandang bahwa aspirasi masyarakat mengenai pengaspalan jalan dan pembangunan saluran drainase pembuangan air patut mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat justru terabaikan, sementara persoalan infrastruktur terus menjadi keluhan yang belum memperoleh kepastian penyelesaian.
Pemerintah daerah diharapkan hadir memberikan solusi konkret, bukan sekadar membiarkan masyarakat menunggu tanpa kejelasan.
Hingga berita ini diterbitkan, Team Media belum memperoleh keterangan resmi dari instansi terkait mengenai rencana maupun jadwal pengaspalan jalan dan pembangunan saluran drainase di lokasi tersebut.
