Pelalawan – Bupati Pelalawan, H. Zukri, S.M., M.M., menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau dalam rangka pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bank daerah sebagai pilar penting peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan tersebut berlangsung di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Pekanbaru, Kamis (2/4/2026).
Kunjungan kerja ini dipimpin anggota Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H., serta dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. H. Syahrial Abdi, AP., M.Si. Turut hadir jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Plt. Direktur Utama Bank Riau Kepri, Direktur BUMD, BLUD, dan BMD, Drs. H. Yudia Ramli, M.Si., para kepala daerah se-Provinsi Riau, tim Komisi II DPR RI, direksi BUMD, serta undangan lainnya.
Dalam arahannya, Syahrial Abdi menegaskan bahwa keberadaan BUMD diharapkan menjadi motor penggerak kemandirian fiskal daerah. Ia menyebutkan hampir seluruh daerah di Riau telah memiliki BUMD, meskipun kinerja masing-masing masih bervariasi.
“Kita berharap ke depan, dengan dukungan regulasi seperti Undang-Undang BUMD, tata kelola BUMD semakin profesional, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi daerah,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah daerah didorong untuk menangkap peluang strategis dalam pengelolaan sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, agar memiliki peran lebih besar dalam pengelolaan sumber daya unggulan.
Dalam forum tersebut, Bupati Pelalawan, H. Zukri, menegaskan pentingnya penguatan peran BUMD sebagai pilar utama dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, BUMD harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi, bukan sekadar pelengkap dalam struktur pembangunan.
Ia juga menyoroti besarnya potensi sumber daya alam di Kabupaten Pelalawan, khususnya sektor perkebunan kelapa sawit, yang dinilai dapat dikelola secara optimal melalui BUMD guna memberikan nilai tambah bagi daerah.
“BUMD harus diberi ruang lebih luas untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sektor strategis daerah. Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati pihak luar, tetapi juga dirasakan masyarakat serta meningkatkan pendapatan daerah,” kata Zukri.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya kebijakan yang memungkinkan BUMD menjalin kemitraan dengan koperasi dan masyarakat guna memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan.
Zukri berharap dukungan dari pemerintah pusat dan DPR RI dalam memberikan fleksibilitas regulasi agar BUMD dapat berkembang lebih profesional, adaptif, serta menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi daerah.(ADV)
