Jakarta — Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kristiani Seluruh Indonesia, Charles, menilai bahwa wacana mayoritas partai politik yang menyepakati mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD perlu disikapi secara rasional dan akademis, khususnya di lingkungan mahasiswa.
Menurut Charles, perubahan atau penyesuaian mekanisme demokrasi merupakan bagian dari dinamika ketatanegaraan yang sah dalam sistem demokrasi konstitusional. Namun demikian, setiap kebijakan strategis yang menyangkut kedaulatan rakyat harus disertai dengan proses sosialisasi yang komprehensif, transparan, dan berbasis kajian ilmiah, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Mahasiswa sebagai kelompok intelektual dan agen kontrol sosial perlu mendapatkan penjelasan yang utuh, tidak parsial, mengenai dasar hukum, pertimbangan politik, serta implikasi jangka panjang dari mekanisme Pilkada melalui DPRD. Tanpa sosialisasi yang baik, ruang publik akan mudah dipenuhi oleh narasi keliru dan fitnah yang tidak berdasar,” ujar Charles.
Ia menambahkan bahwa diskursus mengenai Pilkada tidak seharusnya direduksi pada dikotomi pro dan kontra semata, melainkan harus diletakkan dalam kerangka efektivitas pemerintahan daerah, efisiensi anggaran, penguatan sistem perwakilan, serta kualitas demokrasi substantif. Dalam konteks ini, mahasiswa diharapkan mampu menjadi mitra kritis negara dengan mengedepankan nalar akademik, bukan emosi politik.
BEM Kristiani Seluruh Indonesia, lanjut Charles, mendorong pemerintah, DPR, serta partai politik untuk melibatkan kampus dan organisasi mahasiswa dalam forum-forum dialog terbuka, diskusi publik, dan kajian ilmiah, agar kebijakan yang diambil benar-benar dipahami dan diawasi secara objektif oleh generasi muda.
“Demokrasi yang sehat bukan hanya soal mekanisme pemilihan, tetapi juga soal literasi politik, kejujuran informasi, dan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan pandangan. Di sinilah peran mahasiswa menjadi sangat strategis,” tutupnya.
