PEKANBARU — Polemik pengadaan seragam sekolah gratis untuk siswa baru di Provinsi Riau kembali mencuat. Hingga kini belum ada kejelasan dari Pemerintah Provinsi Riau terkait realisasi janji Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid, yang menyatakan bahwa seluruh siswa baru akan mendapatkan seragam sekolah secara gratis.
Ketiadaan kepastian ini berdampak langsung pada siswa, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu. Sudah enam bulan tahun ajaran berjalan, namun banyak siswa afirmasi SMA/SMK yang belum memiliki seragam sekolah.
Di SMA Negeri 6 Pekanbaru, tercatat 87 siswa afirmasi hingga kini masih belum menerima seragam. Mereka terpaksa memakai seragam SMP atau meminjam seragam milik kakaknya.
“Kami selalu ditanya orang tua: Kapan seragam gratisnya datang, Pak?’,” ujar Kepala SMAN 6 Pekanbaru, Drs. Yon Hendri Y, M.Pd, saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin (24/11/2025).
*Janji Anggaran Rp42 Miliar yang Tak Kunjung Realisasi*
Sebelumnya, mantan Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, pernah menyampaikan bahwa program seragam gratis telah dianggarkan dalam APBD murni 2025 sebesar lebih dari Rp42 miliar. Namun karena pergeseran anggaran, pelaksanaannya dipindahkan ke APBD-P dan hanya dapat dieksekusi setelah pengesahan APBD-P tersebut.
Hingga akhir November 2025, tidak ada tanda-tanda realisasi. Penjelasan mekanisme dan pola pengadaan yang disebut masih disiapkan Disdik Riau juga tidak memberikan kepastian kapan seragam benar-benar akan diterima siswa.
*SPI: Disdik Lebih Takut pada “Big Boss” daripada Membela Siswa*
Sekretaris Umum DPP Solidaritas Pers Indonesia (SPI), Sabam Tanjung, menilai situasi ini sangat memprihatinkan. Ia menuding pejabat di Dinas Pendidikan Riau lebih fokus mengikuti arahan “big boss” mereka, yakni Gubernur nonaktif Abdul Wahid, ketimbang memperjuangkan hak siswa.
“Siswa sudah enam bulan belajar tanpa seragam, tapi Disdik seperti tidak punya empati. Mereka lebih takut pada perintah big boss daripada melayani masyarakat,” tegas Sabam.
Ia mendesak Disdik Riau mengeluarkan larangan resmi kepada sekolah agar tidak melakukan pengadaan seragam atau memungut uang dari orang tua siswa, demi mencegah praktik jual beli seragam yang berpotensi membebani masyarakat.
*Desak Evaluasi Pejabat Disdik & KPK Umumkan Hasil Penggeledahan*
Sabam juga meminta Plt Gubernur Riau segera mengevaluasi pejabat Disdik Riau yang dinilai tidak menjalankan tugas dan fungsinya.
“Kalau tidak mampu bekerja, mundur saja. Jangan korbankan siswa,” tegasnya.
Ia bahkan meminta KPK segera membuka ke publik hasil penggeledahan di Dinas Pendidikan Riau.
“Sudah berapa uang rakyat habis untuk penggeledahan itu, tapi sampai sekarang tidak ada hasilnya,” kata Sabam dengan nada geram.
*Disdik Riau: OPD Paling “Bertingkat” Pengamanannya*
Sabam turut menyoroti “tingkat ketakutan” di Disdik Riau yang menurutnya sangat tinggi. Ia menilai gedung Disdik kini dijaga berlapis-lapis:
* Gerbang masuk menggunakan portal elektronik.
* Pintu menuju ruangan Sekretaris Disdik dan Kadis dijaga dua sekuriti perempuan plus kunci elektronik.
* Di lantai dua, ada lagi pintu kaca dengan akses elektronik.
* Hampir seluruh bagian gedung dipenuhi CCTV, baik di dalam maupun luar.
Menurut Sabam, kondisi itu justru semakin menjauhkan masyarakat dari pelayanan public khususnya kepala sekolah yang ingin berkonsultasi.
Ia juga menyinggung Kabid SMK Riau,Taufiq Hidayat yang disebut sangat jarang berada di kantor.
“Banyak kepala sekolah SMK datang jauh-jauh tapi pulang kecewa karena tak bisa bertemu Kabid. Kalau tidak sanggup, mundur saja,” ucap Sabam.
Ia bahkan menyebut pola ini mirip dengan mantan Kabid SMK, Arden Semeru, yang menurutnya juga kerap “menghilang” namun mudah dijumpai kontraktor proyek.
Liputan Tim.
