KAMPAR — Suhu politik dan birokrasi di Kabupaten Kampar kembali memanas. Lembaga Wawasan Hukum Nusantara (WHN) Kampar menegur keras Sekretaris Daerah (Sekda) Kampar, H. Hambali, agar menghentikan berbagai pernyataan yang dinilai tidak produktif dan berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan daerah. Sabtu (18/10/25)
Ketua WHN Kampar, Udo Muslim, menilai ucapan-ucapan Hambali yang belakangan beredar di media massa dan media sosial terkesan berlebihan serta tidak mencerminkan etika seorang pejabat tinggi daerah.
“Sudahlah, jangan banyak berceloteh. Banyak yang tak jelas arah bicaranya. Masyarakat sedang susah, ekonomi belum pulih, dan persoalan tunda bayar pun belum juga terselesaikan,” tegas Udo Muslim dalam keterangannya.
WHN Kampar yang dikomandoi oleh Udo Muslim juga mengingatkan agar setiap pejabat publik fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing.
“Jalankan saja amanah dengan baik. Bekerjalah secara terarah agar ada hasil nyata untuk masyarakat, bukan malah membuat gaduh,” tambahnya.
Sebelumnya, beredar luas video wawancara Sekda Kampar Hambali di media sosial yang memancing beragam komentar publik. Dalam video tersebut, ekspresi dan nada bicara Hambali tampak berubah-ubah, memunculkan kesan bahwa ia tengah berusaha keras mempertahankan posisinya di pemerintahan.
Beberapa warganet menilai gestur dan raut wajah Hambali menunjukkan kegelisahan seorang pejabat yang sedang berada di bawah tekanan politik internal.
“Kalau jabatan itu amanah, kenapa terlihat seolah takut kehilangan?” tulis salah satu komentar tajam di media sosial.
Tak hanya masyarakat, sejumlah tokoh muda Kampar juga menilai sikap Hambali sudah melampaui batas etika birokrasi dan memalukan diri sendiri.
“Mulut manis Hambali yang koar-koar ke sana kemari justru memalukan instansi Pemda Kampar dan mencoreng wibawa pemerintahan,” ujar salah satu tim whn kampar dengan nada geram.
Ketegangan antara pejabat internal Pemkab Kampar ini dinilai sejumlah pihak bisa berdampak negatif terhadap citra pemerintah daerah jika tidak segera diredam. Publik berharap para pejabat lebih fokus pada kinerja dan pelayanan masyarakat dibanding saling sindir di ruang publik.
📌L/p: isar Topankk
