Rokan Hilir — Wakil Bupati Rokan Hilir, Jhoni Charles, mengaku terkejut dengan adanya pemberitaan mengenai biaya pendaftaran Olimpiade Catur O2SD yang mencapai Rp3,9 juta per sekolah. Menurutnya, informasi tersebut baru ia ketahui setelah muncul keluhan dari sejumlah kepala sekolah dan pemberitaan media daring pada Minggu (12/10/2025).
Jhoni Charles mengatakan, dirinya memang sempat diundang panitia untuk menghadiri acara pembukaan Olimpiade Catur tersebut, namun tidak mengetahui adanya pungutan biaya sebesar itu. “Saya baru tahu sekarang, setelah ada pemberitaan. Nanti akan saya teruskan informasi ini ke pihak terkait untuk diklarifikasi,” ujar Jhoni Charles kepada awak media.
Wakil Bupati menjelaskan bahwa dirinya akan meminta klarifikasi langsung dari panitia, khususnya salah satu pejabat di Dinas Pendidikan yang disebut bernama Hasian. “Nanti saya akan koordinasikan dan meminta penjelasan dari panitia dan pihak dinas terkait agar persoalan ini jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” tambahnya.
Olimpiade Catur O2SD tersebut diketahui diselenggarakan oleh Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Provinsi Riau bekerja sama dengan Percasi Kabupaten Rokan Hilir. Kegiatan itu disebut sebagai ajang pencarian bibit-bibit unggul atlet catur tingkat sekolah dasar di daerah.
Namun, munculnya kabar mengenai pungutan Rp3,9 juta per sekolah untuk biaya pendaftaran menuai reaksi dari kalangan kepala sekolah. Sejumlah kepala sekolah menilai biaya tersebut terlalu tinggi dan memberatkan pihak sekolah, terutama bagi sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan dana kegiatan ekstrakurikuler.
“Kami sebenarnya mendukung kegiatan seperti ini karena bagus untuk pengembangan bakat siswa, tapi kalau biayanya sampai jutaan rupiah per sekolah, tentu berat bagi kami,” ujar salah satu kepala sekolah yang enggan disebutkan namanya.
Beberapa pihak berharap agar kegiatan serupa ke depan dapat dikelola dengan lebih transparan dan tidak membebani sekolah. Mereka juga meminta pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang melibatkan lembaga pendidikan agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun beban biaya yang berlebihan.
“Harapan kami, ke depan tetap ada kegiatan seperti ini, tapi dengan biaya yang lebih terjangkau atau difasilitasi oleh pemerintah,” ujar salah satu peserta kegiatan.
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diharapkan dapat segera menindaklanjuti persoalan ini agar kegiatan pembinaan olahraga catur di tingkat pelajar tetap berjalan tanpa menimbulkan polemik di kalangan pendidik maupun masyarakat.
