Riau – Dunia pendidikan di Provinsi Riau kembali menuai sorotan tajam. Harga seragam sekolah yang melambung tinggi memicu keresahan para orang tua. Penelusuran sejumlah media menemukan fakta mencengangkan: satu stel seragam sekolah di beberapa sekolah di Riau dijual hingga Rp575.000. Alih-alih mendapat penjelasan, publik justru dihadapkan pada sikap bungkam para pemangku kebijakan.
Gubernur Riau dan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau sama sekali enggan memberikan tanggapan saat dikonfirmasi awak media. Bahkan, isu dugaan intervensi oknum pejabat dinas dalam urusan penjahitan seragam pun tak kunjung memperoleh klarifikasi.
Di tengah kebisuan pejabat, wartawan mencoba meminta pandangan Erwin Sitompul, S.Pd., aktivis pendidikan Riau sekaligus Aktivis 98. Namun, Erwin memilih berhati-hati memberi komentar. “Saya trauma,” ujarnya lirih saat ditemui di sebuah kafe di Pekanbaru, Sabtu (23/8/2025).
Erwin mengungkap bahwa pada 1 April lalu, sekitar pukul 20.00 WIB, dirinya pernah ditelepon langsung Plt. Kadisdik Riau dan dituduh memprovokasi. Padahal, yang ia perjuangkan hanyalah hak gaji guru bantu TK, SD, dan SMP di 10 kabupaten/kota se-Riau yang jumlahnya sekitar 946 orang.
“Saya ikhlas memperjuangkan hak mereka. Demi Allah, satu rupiah pun saya tidak mengharap atau menerima imbalan. Tapi saya malah dituduh memprovokasi. Hati saya tergores, tersayat. Sampai sekarang saya masih trauma,” tutur Erwin dengan nada getir.
Ia mengaku heran mengapa pejabat yang pernah menuduhnya tetap diberi kepercayaan untuk memperpanjang jabatan.
“Saya no comment soal seragam mahal. Cukuplah Allah yang membalas. Saya yakin kebenaran akan menang. Allah itu Maha Adil,” ujarnya.
Pernyataan Erwin mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap tata kelola pendidikan di Riau. Sementara harga seragam kian mencekik orang tua, pejabat justru memilih diam dan menghindar dari tanggung jawab publik.
Pertanyaan mendasar pun menggantung di ruang publik: mau dibawa ke mana dunia pendidikan Riau jika suara kritis dibungkam dan persoalan nyata diabaikan?
Masalah mahalnya seragam sekolah bukan sekadar perkara harga kain atau ongkos jahit. Ini adalah potret lemahnya pengawasan, kurangnya keberpihakan, dan ketidakberanian untuk menjawab aspirasi rakyat. Hingga kini, masyarakat masih menanti langkah nyata pemerintah provinsi untuk merespons kegelisahan publik—bukan dengan diam, melainkan dengan kebijakan yang berpihak.
